2019, Angka Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 9,2 Persen

04 Agu 2018, 07:35 WIB

Ilustrasi pemukiman penduduk miskin. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, IDN Times - Bantuan sosial, baik tunai maupun non tunai, diyakini menjadi salah satu faktor penurunan angka kemiskinan. Badan Pusat statistik (BPS) telah merilis data tentang penurunan angka kemiskinan (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen).

Jika dibandingkan kondisinya setahun sebelumnya, yakni per Maret 2017 hingga Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia turun 1,8 juta jiwa, mengingat pada Maret 2017 angka kemiskinan masih sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

“Penyaluran bansos turut mendorong turunnya angka kemiskinan,” kata Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta, Jumat (3/8).

1. Penyaluran bansos ditargetkan selesai Agustus 2019

Ilustrasi bantuan sosial. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Dalam rapat bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), penyaluran bansos tahap tiga ditargetkan tuntas pada akhir Agustus 2018.

"Untuk PKH tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal," kata Idrus.

2. Angka kemiskinan ditargetkan turun jadi 9,3 persen

Badan Pusat Statistik

Tahun 2019, terdapat rencana penambahan anggaran PKH hingga dua kali lipat menjadi sekitar Rp32 triliun. Idrus berharap, penambahan anggaran dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.

"Jika program yang ada sekarang ini dilakukan secara produktif dan selektif, kami yakin bisa menekan angka kemiskinan menjadi 9,3 persen. Turun sekitar 25.950.000 jiwa," kata Idrus.

3. Perbaikan infrastruktur mendorong perekonomian masyarakat

IDN Times/Afriani Susanti

Selain bansos, kata Idrus, perbaikan infrastruktur juga turut mendorong perekonomian masyarakat. "Pola pemukiman masyarakat, kan, mengikuti jalan. Ada pasar-pasar sebagai sentra ekonomi. Jika perbaikan infrastruktur dilakukan konsisten, ini bisa mengurangi angka kemiskinan," tutur Idrus.

Untuk diketahui, bansos PKH untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) adalah Rp1.890.000 per tahun yang pencairannya terbagi dalam empat tahap pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. BPNT sebesar Rp110 ribu per bulan per KPM dalam bentuk e-wallet di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Uang bansos BPNT dapat dibelanjakan beras dan telur di e-warong atau agen bank terdekat. Sementara BPNT diberikan kepada penerima manfaat sebesar 10 kg beras setiap hari.