Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengevaluasi vaksin Pfizer sebelum digunakan di Indonesia. Hal ini karena adanya kabar 23 warga Norwegia yang meninggal dalam waktu singkat setelah menerima dosis pertama vaksin Pfizer.
"BPOM pasti mengevaluasi terus. Menteri kesehatan juga akan mengevaluasi. Sehingga penentuan Pfizer ke depan iya atau tidak pasti dari hasil-hasil itu semua," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021).
Salah satu cara pemerintah mengevaluasi vaksin Pfizer adalah dengan memonitor berbagai negara yang menggunakan vaksin tersebut.
"BPOM dengan case ini sudah bekerja dan mengevaluasi case di negara-negara yang lain. Karena ini kan baru satu negara. Perlu dilihat negara lain lagi yang menggunakan Pfizer tingkat resikonya seperti apa," kata Moeldoko.
Diberitakan sebelumnya, Norwegia mengeluarkan peringatan soal risiko pemberian vaksin COVID-19 kepada orang yang sangat tua dan sakit parah. Badan Obat Norwegia mengatakan 23 orang meninggal di negara itu dalam waktu singkat setelah menerima dosis pertama vaksin mereka.
Dari total kematian tersebut, 13 orang telah diautopsi. Hasilnya menunjukkan bahwa efek samping mungkin telah berkontribusi pada reaksi parah pada orang tua yang lemah, demikian pernyataan lembaga tersebut seperti dilaporkan Bloomberg, Jumat (15/1/2021).
“Bagi mereka yang memiliki kelemahan paling parah, bahkan efek samping vaksin yang relatif ringan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius,” demikian pernyataan Institut Kesehatan Masyarakat Norwegia.
Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Heriyanto, mengungkapkan belum ada keputusan final pembelian vaksin buatan Pfizer dan BioNTech. Komunikasi terkait pembelian saat ini masih berlangsung.
"Belum ada keputusan final terkait rencana pembelian vaksin dari Pfizer," kata Bambang kepada IDN Times, Selasa (19/1/2021).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah berencana memesan vaksin dari Pfizer sebanyak 50 juta dosis. Kemenkes menargetkan vaksin tersebut tiba di tanah air pada kuartal dua 2021 hingga kuartal satu 2022. Namun belum ada kepastian soal ini.