3 Anggota TNI AL Ajukan Banding karena Tak Ada Niat Bunuh Bos Rental

Di dalam memori banding, para saksi dan korban yang mengejar ketiga terdakwa hingga ke rest area KM 45 disebut telah melakukan aksi premanisme terhadap terdakwa Akbar Adli. Kuasa hukum menyebut, keselamatan Akbar tidak bisa terjamin bila tidak dilakukan perlawanan dengan cara menembak. 

"Bila tindakan para saksi dibenarkan, maka sama saja artinya bahwa setiap orang di masyarakat boleh bermain hakim sendiri sebagaimana dilakukan oleh para saksi bila barang atau haknya diduga diambil oleh orang lain," demikian isi keterangan memori banding. 

Argumen lainnya yang dipakai untuk mendukung pembunuhan terhadap Ilyas Abdurrahman tak direncanakan karena terdakwa sempat melepaskan tembakan peringatan.

"Bila melakukan pembunuhan berencana tidak membutuhkan tembakan peringatan, melainkan langsung kepada target yang siap untuk dibunuh," kata kuasa hukum di memori banding. 

Dengan begitu, kuasa hukum ketiga terdakwa menilai Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan diri lebih sesuai dikenakan dalam kasus penembakan ini. Jika hakim di tingkat banding mengabulkan penggunaan Pasal 49 KUHP, maka ketiga terdakwa bisa dibebaskan. Hal itu lantaran di dalam pasal tersebut tertulis 'siapapun yang terpaksa membela diri karena ancaman yang mendesak tidak dapat dipidana.'

Padahal, di dalam persidangan, jelas disampaikan keterangan sejumlah saksi bahwa korban Ilyas Abdurrahman sempat mengajak ketiga terdakwa untuk berbicara secara baik-baik. Ilyas bahkan sempat menjelaskan ia pemilik usaha rental. Mobil Honda Brio warna jingga yang dibawa oleh terdakwa adalah milik usaha rentalnya. 

Di dalam memori banding itu juga tertulis ketiga terdakwa keberatan dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim di tingkat pertama Pengadilan Militer II-08, Jakarta Timur. Bambang dan Akbar divonis bui seumur hidup, sedangkan Rafsin dibui selama empat tahun. Ketiganya juga dipecat dari dinas militer di TNI Angkatan Laut (AL). 

"Bahwa vonis yang dijatuhkan sangat memberatkan bagi para pembanding dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan para pembanding. Para pembanding sudah menjalani masa penahanan selama proses penyidikan hingga sekarang yang mana masa penahanan itu dirasakan oleh para pembanding dan keluarga sangat berat. Baik secara mental maupun moral," demikian isi memori banding tersebut. 

Selain itu, ketiga terdakwa yang beragama Islam tidak bisa merayakan Idul Fitri lantaran ditahan di Staltahmil Puspomal. Di memori banding itu, bahkan kuasa hukum mengangkat soal kemampuan sabotase air yang dimiliki oleh terdakwa Akbar Adli dan Rafsin. Kuasa hukum menyebut tidak semua prajurit TNI AL mampu dan memiliki kualifikasi tersebut. 

"Para pembanding sebelumnya juga tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana. Oleh karenanya mohon dipertimbangkan," kata keempat kuasa hukum di dalam memori banding. 

Pengajuan banding atas hukuman yang dijatuhkan terhadap ketiga terdakwa ikut didukung oleh komandan satuan tempat mereka bertugas. Surat itu turut disebut di dalam memori banding yang diajukan ke Ketua Pengadilan Militer II-08 dan Oditur Militer II-07 Jakarta. Surat disampaikan oleh Komandan Satkopaska Koarmada I dan Komandan Satban Koarmada I. 

Oleh sebab itu, ketiga terdakwa berharap permohonan bandingnya diterima oleh hakim pengadilan militer.

"Memberikan putusan terhadap pemohon banding dengan putusan pidana yang seringan-ringannya. Atau apabila majelis hakim pengadilan militer utama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," demikian isi memori banding yang diteken oleh empat kuasa hukum.