3 Pakar Hukum Bintangi Dirty Vote, TKN Pertanyakan Kapasitasnya

11 Feb 2024, 19:51 WIB

Konferensi pers respons TKN Prabowo-Gibran pada film Dirty Vote. (YouTube Prabowo Gibran)

Jakarta, IDN Times - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mempertanyakan kapasitas tiga pakar hukum tata negara yang membintangi film dokumenter Dirty Vote.

TKN menilai, film yang menampilkan kecurangan pemilu itu sebagai fitnah yang tak didasari analisis ilmiah, yang dilakukan oleh Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti.

“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut,” kata Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Minggu (11/2/2024).

1. TKN soroti pernyataan Feri Amsari soal Jokowi tunjuk 20 pj kepala daerah buat bantu tambah suara

Para cast film dokumenter Dirty Vote. (Dok. Dirty Vote)

Dalam film garapan Dandhy Laksono itu, Feri Amsari menyoroti penunjukkan 20 penjabat (pj) kepala daerah, seperti gubernur dan bupati, berkaitan dengan mobilisasi suara di daerah.

Habiburokhman mengatakan, narasi tersebut tak didasari ilmiah. Habiburokhman pun menyinggung latar belakang pendidikan Feri yang belum meraih gelar dokter. Hal itu menurutnya membuat proses berpikir Feri tak filosofis.

“Saya meragukan ini doktor apa bukan ya? Memang bukan doktor kalau Feri Amsari ya? Coba dicek. Oh belum? Pantas juga, jadi ilmunya belum sampai ke tingkatan yang filosofis, cara berpikirnya sangat patut dipertanyakan,” kata dia.

2. TKN pertanyakan Bivitri soal kecurangan pemilu

Ilustrasi. Logistik pemilu 2024 (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Habiburokhman juga mempertanyakan Bivitri yang mengatakan ada kecurangan pemilu luar biasa. Dia meminta Bivitri merincikan di mana kecurangan luar biasa itu terjadi, beserta buktinya.

“Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar. Tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana, peristiwa yang mana. Apa buktinya? Bagaimana status pelaporannya? Bagaimana status penanganan perkara? Kan kalau kita bicara kecurangan harus faktual,” ucap dia.

3. TKN sebut pernyataan bahwa kepala desa paksa warganya pilih paslon tertentu tak berdasar

Demo Apdesi di DPR pada Rabu (31/1/2024). (IDN Times/Sherlina Purnamasari)

Habiburokhman juga memberikan catatan terkait analisis Zainal Arifin soal perbuatan kepala desa memaksa warganya untuk memilih paslon tertentu. Menurutnya, pernyataan itu tak berdasar.

“Ini juga tidak berdasar karena gak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja, lalu memastikan warga di desanya memilih paslon tertentu. Bagaimana caranya?” ucap dia.

4. Sekilas soal film Dirty Vote

Para cast film dokumenter Dirty Vote. (Dok. Dirty Vote)

Film Dirty Vote merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo. Tentu saja penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisis hukum tata negara.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.