31 Ribu ASN Terima Bansos, Pengamat: Mentalitas Miskin!

24 Nov 2021, 15:50 WIB

Ilustrasi petugas Kantor Pos memotret warga untuk data bukti penerima bantuan sosial tunai (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Hempri Suyatna, menilai mentalitas miskin masyarakat membuat bantuan sosial (bansos) sering salah sasaran. Hal ini dapat dilihat pada fenomena 31ribu ASN terindikasi menerima berbagai jenis bansos.

“Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, seharusnya segera dikembalikan. Bentuk-bentuk mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos juga tepat sasaran,” kata Hempri dikutip laman ugm.ac.id, Rabu (24/11/2021).

1. Bantuan sosial kurang efektif karena salah sasaran

Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Ia menerangkan bansos idealnya diberikan untuk mengatasi berbagai risiko sosial. Mulai dari dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, hingga penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, program bansos ini diperuntukkan bagi masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Persoalan pada penyaluran yang salah sasaran membuat kebijakan bansos menjadi kurang efektif.

“Memang sudah banyak kebijakan bansos yang dilakukan pemerintah. Secara umum dapat saya katakan kurang efektif, karena selain masih banyak salah sasaran, program-program bansos ini cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dan parsial,” ucapnya

2. Banyak warga mampu terdata sebagai penerima bansos

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain persoalan mentalitas, menurutnya terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan penyaluran bansos salah sasaran. Faktor pertama, verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik.

Kondisi itu membuat banyak warga mampu masih terdata sebagai penerima bansos. Sementara, pembaruan data di tingkat pemerintah daerah/desa juga tidak berjalan dengan baik.

“Pemerintah kabupaten seharusnya lebih update terkait perkembangan data-data kemiskinan yang ada di wilayah masing-masing,” ucapnya.

3. Integrasi program bansos dengan program yang lain kurang efektif

Ilustrasi petugas PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama ke salah seorang KPM di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4) (Dok. Kemensos)

Selain itu, menurutnya ada konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan sebagainya dalam penyaluran bantuan sosial.

“Integrasi di antara program bansos yang satu dengan program yang lain kurang efektif,” terangnya.

4. Muncul pemburu rente dalam penyaluran bansos

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini saat meninjau pembagian bansos. (dok. IDN Times/Istimewa)

Dampak dari banyaknya pintu untuk pendataan, muncul pula pemburu rente dalam penyaluran bansos atau politisasi bantuan sosial. Ia berharap ada kesadaran dari para ASN penerima bansos untuk mengembalikan bantuan yang bukan haknya.

Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan kewajiban bagi ASN agar mengembalikan bansos, bukan sekadar anjuran.

“Dalam perspektif agama pun, menerima sesuatu yang bukan haknya juga tidak baik,” kata Hempri.

Menurutnya, ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan dan penyaluran bansos. Di antaranya perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi atau integrasi program-program bansos.

Selain itu, diperlukan pula perbaikan tata kelola program dan sistem evaluasi partisipasi, pengawasan bersama masyarakat, serta perbaikan mentalitas miskin masyarakat.