4 Menteri yang Diisukan Maju Pemilu 2024 Didesak Mundur

19 Apr 2022, 15:09 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika memberikan pengarahan bagi kadernya di Padang, Sumatera Barat (www.instagram.com/@airlanggahartarto_official)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal namanya yang diisukan sudah meminta izin kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk maju dalam Pemilu 2024. Airlangga berharap, semoga isu itu bisa terwujud menjadi kenyataan.

"Doanya semoga mabrur," ungkap Airlangga di acara Nuzulul Qur'an yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin 18 April 2022.

Sementara, ketika ditanyakan lebih lanjut soal kansnya menggandeng cawapres dari parpol lain, Airlangga hanya mengacungkan jempol ke atas. Di sisi lain, Airlangga berharap acara Nuzulul Qur'an bisa menjadi salah satu acara silaturahmi baik antar senior, kader, dan sesama pengurus partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, dengan adanya acara silaturahmi bisa meningkatkan persatuan.

"Sebab, kata kunci dari kemenangan adalah persatuan," tutur dia.

Ia pun mengingatkan, para kadernya untuk selalu aktif membaca. Sebab, sebagai partai politik, kecerdasan harus diutamakan.

"Parpol kan harus mengutamakan kecerdasan, terutama dalam politik," ujar Airlangga lagi.

Selain Airlangga, menteri lain yang diisukan sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi maju di Pemilu 2024 yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah para menteri yang memiliki rencana maju di Pemilu 2024 masih fokus untuk bekerja di sisa dua tahun jabatannya?

1. Empat menteri tak akan lagi fokus bekerja karena mulai siapkan diri maju di Pemilu 2024

Sandiaga Uno di Purwakarta (ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar)

Dalam pandangan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, empat menteri yang disebut sudah meminta izin ke Jokowi untuk ikut Pemilu 2024, sudah tak lagi fokus bekerja sejak tahun ini. Apalagi, tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022 mendatang.

"Ini kan sudah masuk tahun politik, sudah main masing-masing dan menggunakan manuvernya masing-masing untuk kepentingan parpol masing-masing," ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Minggu, 17 April 2022 lalu.

Itu sebabnya, di periode pertama menjabat, Jokowi pernah melarang menteri tak boleh merangkap posisi ketua umum partai politik. Tujuannya, agar fokus bekerja.

Namun, sikap Jokowi itu berubah memasuki periode kedua ia menjabat. Hal itu, kata Ujang, untuk mengakomodasi masuknya Golkar ke dalam partai koalisi. Di periode pertama, Golkar terlihat dekat dengan Partai Gerindra.

Setidaknya ada tiga menteri yang juga merangkap jabatan sebagai menteri yakni Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), dan Suharso Monoarfa (Ketum PPP).

Ujang menyarankan, Jokowi mengganti para menteri yang merangkap jabatan ketum. Apalagi bila menteri itu sudah terbukti berniat ingin maju di Pemilu 2024. Ia menyarankan menteri diisi kader parpol yang tidak menjabat posisi ketua umum.

"Supaya yang jadi ketum parpol itu bisa fokus berkampanye dan menteri dari kader parpol bisa fokus bekerja," tutur dia.

2. Partai Demokrat berharap para menteri di kabinet Jokowi tak ada yang colong start kampanye

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian)

Sementara, Partai Demokrat berharap agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap fokus menuntaskan pekerjaan mereka hingga masa jabatannya habis di tahun 2024. Jangan ada yang justru sudah mulai mencolong start untuk melakukan kampanye.

"Sehingga, negeri ini bisa segera keluar dari pandemik (COVID-19). Negeri ini bisa keluar dari krisis ekonomi. Tetapi, kalau rakyat malah melihat selama sisa masa jabatan yang ada, para menteri malah fokus mengedepankan ambisi serta ego pribadi, tentu publik gak bakal tertarik memilih mereka ketika pemilu nanti untuk menggantikan Pak Jokowi," ungkap Herzaky kepada media di Jakarta, pada 17 April 2022 lalu.

Sementara, apakah keempat menteri itu sebaiknya mundur agar bisa fokus melakukan kampanye? Demokrat menyerahkan keputusan itu kepada presiden. Berbeda dengan Partai Demokrat, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera justru mendesak keempat menteri itu segera mundur bila sudah pasti bakal maju di Pemilu 2024. Dengan begitu, Presiden Jokowi tidak akan terbebani bila menteri-menteri itu tak fokus dalam bekerja.

"Jadi menteri itu berat, 273 juta rakyat Indonesia harus diurus. Itu semua memerlukan fokus dan kerja keras. Kalau disambi dengan urusan nyapres, maka besar kemungkinan malah tidak akan sukses. Ketimbang membebani Pak Jokowi, para menteri yang mau maju nyapres, secara etika, elegan dan gentle, sebaiknya mundur," ungkap Mardani dalam keterangan video pada Senin, 18 April 2022.

3. Airlangga tak lagi bicara penundaan pemilu usai dilarang Jokowi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sementara, sikap Airlangga yang kini diisukan meminta restu kepada Presiden Jokowi untuk maju sebagai capres pada Pemilu 2024, terlihat kontras dengan pernyataannya pada Februari 2022 lalu. Ketika itu, dalam kunjungan kerja ke Siak, Riau, Airlangga mengaku menerima aspirasi petani yang ingin agar periode pemerintahan Jokowi ditambah hingga tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga saat itu.

Ia mengatakan, sebagai ketua umum partai maka ia harus siap menerima aspirasi tersebut. Ia menyebutkan, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga ketika itu.

Tetapi, sikap Airlangga berubah usai Jokowi memberikan instruksi di rapat sidang paripurna yang melarang para menteri membicarakan isu penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden. Pernyataan itu disampaikan Jokowi pada 5 April 2022. Namun, videonya baru disampaikan ke publik sehari sesudahnya.

Ketika dimintai tanggapan dari isu instruksi Jokowi itu, Airlangga menilai tak ada lagi yang perlu dijelaskan. "Itu saya rasa sudah jelas. Kalau di dalam RUU (rancangan undang-undang) itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," kata dia di Gedung DPR Senayan, 7 April 2022 lalu.