4 Penjelasan Lengkap Kenapa WNA Bisa Punya e-KTP di Indonesia

Melalui amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan bahwa WNA diperbolehkan memiliki e-KTP. Lebih rinci, aturan ini dituangkan dalam Pasal 63 dan Pasal 64.

Dalam Pasal 63 ayat 1 disebutkan WNA berhak atas e-KTP namun harus memenuhi persyaratan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang sangat mirip dengan identitas WNI.

"Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el."

Selain itu pada ayat 4 yang menyebutkan bahwa "Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

“Apabila ada WNA pemegang KITAP dengan syarat 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin, dia wajib memiliki e-KTP. Jangan sampai ada tanggapan kok pemerintah jelang Pemilu memberikan KTP bagi WNA? Sejak 2006 sudah diamanatkan itu,” kata Gede di Jakarta, Sabtu (2/3).

Sedangkan di Pasal 64 ayat a dan b, dijelaskan bahwa e-KTP bagi WNI masa berlakunya seumur hidup. Sedangkan e-KTP elektronik bagi WNA masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku KITAP.

“KTP-el untuk:

a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;

b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.”

Gede lalu menerangkan adanya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pasal 1 disebutkan pengertian Warga Negara yang bisa memilih. “Walau orang asing punya e-KTP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tertulis bahwa itu hak warga negara tapi bukan untuk WNA, sehingga KTP para WNA ini tidak bisa untuk memberikan hak suara pada 17 April nanti,” sebut Gede.

Menurut Gede, saat ini tercatat ada 1600 e-KTP bagi WNA yang sedang dirapikan untuk pendistribusian. Beberapa tempat yang banyak mendapat e-KTP adalah Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

“Sebagian bekerja bervariasi, di Bali seperti wisata, pertambangan dan lain-lain, ada yang menjadi utusan negara mereka,” sebut Gede.

Meski demikian, mendapat e-KTP bagi WNA tidaklah mudah. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

“WNA punya syarat lainnya yakni pemegang paspor kemudian pemegang KITAP. Kalau 2 atau 1 saja tidak dipenuhi tidak bisa. Data awal dari imigrasi. Kalau imigrasi tidak mengeluarkan KITAP, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa peroleh e-KTP,” katanya.