Jakarta, IDN Times - Sebanyak lima orang anggota Satpol PP Jakarta Barat dijatuhi sanksi berupa pemotongan gaji. Mereka dikenai sanksi itu setelah sebuah video viral di media sosial terkait dugaan pungutan liar (pungli) kepada pemilik rumah makan.
“Sudah ditindak semalam, 5 orang. Sanksinya kita ajukan tindakan sesuai peraturan saha, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan potong gaji,” ujar Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat saat dihubungi, Jumat (29/10/2021).
Tamo menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, kelimanya tidak melaksanakan tugas sesuai arahan. Mereka melakukan pengawasan tempat usaha dengan menanyakan semua persyaratan protokol COVID-19.
Hal tersebut dinilai Tamo terkesan mencari-cari kesalahan di masa PPKM Level 2 DKI Jakarta.
“PPKM yang ditanya itu cukup tiga: kapasitas, vaksin atau tidak, dan jam operasional. Kalau menanya di luar itu baik itu fakta integritas, wastafel, termogun, untuk usaha kecil, itu sama saja mencari-cari kesalahan,” kata Tamo.
Namun demikian, Tamo menegaskan jika kelima Satpol PP tersebut tidak menerima uang dari si pemilik rumah makan. Hal tersebut dibuktikan lewat surat pernyataan jika sang pemilik rumah makan tidak memberikan uang kepada Satpol PP.
“Tidak ada (menerima uang), mereka bikin pernyataan tidak ada penerimaan uang. Saya lihat juga postingannya dihapus, jadi nyambung antara ini,” ujar Tamo.
Penindakan itu bermula ketika sebuah video viral di media sosial, setelah diunggah oleh salah satu akun di Instagram @kameraperistiwa. Dalam video rekaman kamera CCTV yang viral tersebut, terlihat dua oknum Satpol PP sedang berbicara dengan perempuan yang diduga sebagai pemilik restoran.
Namun dalam narasi yang disandingkan dalam video, disebut bahwa oknum Satpol PP itu meminta sejumlah uang kepada pemilik restoran lantaran melanggar ketentuan selama PPKM. Dalam keterangan video itu juga disebut restoran yang disatroni petugas Satpol PP Jakarta Barat berlokasi di wilayah Cengkareng.