7 Arahan Jokowi soal Resesi Hingga Klaim RI Mampu Kendalikan COVID-19

Jokowi pun memaparkan tentang data perkembangan kasus COVID-19 hingga 31 Agustus 2020. Kasus positif di Indonesia saat ini sudah mencapai 174.796 kasus, tetapi Jokowi bersyukur angka kesembuhannya juga cukup tinggi.

"Kemarin jumlah kasus positif di negara kita 175 ribu dari 2,2 juta tes yang telah kita lakukan, dan alhamdulilah tingkat kesembuhan case, recovery rate juga semakin meningkat. Dari dulu kita ingat April 15 persen, sekarang di Agustus 72,1 persen," ujar presiden.

Selain itu, Jokowi mengatakan, kasus aktif yang dalam perawatan juga menurun selama Agustus. Hal itu dibandingkan sejak April lalu.

"Kasus aktif atau masih dalam perawatan juga menurun dari 77 persen di April menjadi sebesar 23,69 di Agustus, ini lebih baik dari rata-rata dunia yaitu sebesar 27 persen," ungkap dia.

Namun, jumlah kasus meninggal akibat COVID-19, Jokowi memperingatkan karena persentase kematian di Indonesia lebih tinggi dari dunia.

"Ini hati-hati, case fatality rate di Indonesia meskipun mengalami penurunan 7,83 di April jadi 4,2 di bulan ini, kita masih punya PR besar untuk menurunkan lagi. Karena angka fatality rate di negara kita masih lebih tinggi dibanding fatality rate global yang berada di angka 3,6 persen," kata Jokowi.

Lebih lanjut, pria kelahiran Solo itu juga mengatakan, Indonesia tengah mengembangkan vaksin COVID-19. Vaksin tersebut tengah dikembangkan lembaga peneliti Eijkman, yang berkerja sama dengan para peneliti dari perguruan tinggi.

Jokowi menyebut vaksin Merah Putih itu akan siap dilakukan uji klinis pada awal 2021 mendatang.

"Saat ini sedang dalam benih vaksin dan perkembangan 30-40 persen dan uji klinis awal tahan depan, dan insyaallah siap produksi pertengahan 2021," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Indonesia telah mendapatkan 20-30 juta vaksin pada akhir 2020. Ketersediaan vaksin dalam negeri tersebut juga bisa hingga 2021.

Indonesia juga tengah melakukan uji klinis tahap ketiga dari vaksin hasil kerja sama dengan perusahaan Tiongkok, Sinovac, dan mendapatkan komitmen vaksin dari perusahaan Uni Emirat Arab (UEA), G42.

"Kita sudah dapat komitmen 20-30 juta vaksin di akhir 2020 dalam bentuk barang jadi. Sampai akhir 2021 kita sudah mendapat komitmen kira-kira 290 juta vaksin karena jangkanya masih sampai akhir 2021," kata Jokowi.

Meski telah mendapatkan komitmen 290 juta vaksin hingga akhir 2021, Jokowi tetap meminta para kepala daerah tetap waspada. Sebab, sebelum vaksin disuntikkan kepada masyarakat, para kepala daerah tidak boleh lengah melakukan penanganan COVID-19.

"Saya minta kepada para gubernur, pengendalian COVID tetap menjadi fokus dan konsentrasi kita, karena kita perlu memperkuat ketahanan kita, endurance kita, sampai seluruh rakyat kita, kita vaksin semuanya," kata presiden.

Melihat angka kasus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, Jokowi pun meminta para gubernur dan Satgas Penanganan COVID-19, bekerja lebih keras lagi menekan angka penyebaran virus mematikan itu.

"Untuk angka yang masih tinggi, saya minta gubernur betul-betul kerja keras dengan gugus tugas yang ada agar bisa ditekan angkanya," kata ayah tiga anak itu.

Selain itu, Jokowi juga meminta gubernur untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga jika membutuhkan bantuan bisa langsung koordinasi dengan pusat.

"Kalau ada masalah-masalah pemerintah pusat harus bantu, sampaikan. Utamanya di komite dan gugus tugas kita," ucap dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memerintahkan gubernur untuk terus menekan angka penyebaran COVID-19 di setiap daerah. Menurut dia, jika kurva virus corona belum bisa ditekan, masyarakat akan merasa tidak aman. 

"Sebelum vaksinasi bisa dilakukan masif dan efektif, saya minta gubernur memainkan gas dan remnya dengan seimbang, dengan takaran sesuai data yang dimiliki," kata Jokowi.

Selain itu, menurut Jokowi, angka kematian juga harus ditekan, dan angka kesembuhan harus ditingkatkan. "Bila kurva tidak bisa kita tekan dengan cepat, termasuk angka kematian atau fatality rate tidak bisa diturunkan dengan tajam."

"Angka kesembuhan tidak bisa kita tingkatkan secara drastis, maka situasi ketidakpastian akan terus berlanjut, yang akan terus membuat masyarakat diliputi dengan rasa tidak aman," lanjut Jokowi.

Jika masyarakat masih merasa tidak aman, kata Jokowi, maka menyebabkan dunia usaha tidak bisa bergerak. Hal itu tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Mereka selalu menyampaikan wait and see, saya kira ini harus dihindari, akibatnya ekonomi kita tidak akan bisa cepat pulih," kata Jokowi.

Membahas soal ekonomi, pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo itu pun juga wanti-wanti datangnya resesi. Sebab, pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,3 persen.

Dia juga mengingatkan jika Indonesia masih berada di posisi minus pada kuartal ketiga, maka akan masuk ke dalam jurang resesi.

"Kuartal ketiga, kita masih punya satu bulan, Juli, Agustus, September. Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi," katanya.

Oleh karena itu, guna mencegah terjadinya resesi, Jokowi meminta agar belanja barang dan modal dipercepat. Hal itu penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Percepat belanja barang, modal, belanja bansos, betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," ucap dia.

Kemudian, Jokowi menyebut, dari data per 27 Agustus 2020, rata-rata belanja APBD masih 44 persen. Sementara, belanja untuk kabupaten/kota mencapai 48,8 persen.

"Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasi berapa, modal berapa, bansos berapa," dia menuturkan.

Menyoal realisasi APBD tersebut, Jokowi mengaku selalu memantaunya setiap hari. Ia pun memantau realisasi anggaran dari Aceh, Sumatra Utara, hingga DKI Jakarta.

"Dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatra Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen, Sumatra Barat sudah berada di atas 50 persen, 52 persen saya kira angka2 ini betul2 kita cermati," ucap dia.

"DKI jakarta barang dan jasa sudah tinggi 70 persen, modal juga 90 persen, yang lain yang masih di angka-angka 10, 15 persen apalagi bansos masih 0 itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini," kata Jokowi melanjutkan.

Jokowi menyebut ada tiga provinsi yang mengalami kontraksi cukup tinggi akibat pandemik. Kontraksi besar dialami Bali, DKI Jakarta dan Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi di ketiga provinsi tersebut berada di posisi minus.

"Bali minus 10,98 persen karena ini memang turis wisata betul-betul sangat mendominasi ekonomi di bali, sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di bali terkontraksi tajam. DKI Jakarta minus 8,82 persen dan DIY minus 6,74 persen, yang lain-lain berada pada posisi hampir seperti rata-rata nasional kita," kata dia.

Selain kontraksi yang dialami sejumlah daerah, Jokowi menyebut masih ada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Seperti di Papua dan Papua Barat.

"Ini provinsi yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua 4,25 persen, Papua barat 0,25 persen yang positif hanya Papua dan Papua Barat, Sulteng 0,06 persen," kata Jokowi.