9 Pati Polri Lolos Tahapan Seleksi Internal Jadi Capim KPK

Tito mengatakan saat ini pihaknya sudah menerima sembilan nama dari Polri yang akan mendaftar menjadi capim KPK. Kendati, ia tetap mempersilakan kepada anggota Polri lainnya yang berminat dan dianggap mampu agar ikut mendaftar.

"Kalau ada yang mau lagi daftar silakan. Karena nanti semua pansel (Panitia Seleksi) yang akan melakukan tes ya. Gak semuanya akan lulus. Sekali lagi mudah-mudahan ada anggota Polri yang bisa terpilih sebagai komisioner (KPK). Sehingga, hubungan kerja sama dalam penanganan korupsi antara KPK dengan Polri sinergi nya lebih baik dan lebih mudah," kata Kapolri.

Tito menyebutkan dari sisi internal, capim KPK dari Polri itu harus mendapatkan rekomendasi dari Kapolri. Ia akan melihat terlebih dahulu siapa saja yang mendaftar dan kemudian akan diserahkan
kepada Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk dicek, apakah para pendaftar memiliki masalah atau tidak.

"Kalau sepanjang tidak ada masalah, tidak ada catatan buruk, track record baik, tidak ada kasus di Polri, saya bebaskan untuk berikan rekomendasi. Tapi kalau ada catatan (buruk), otomasis tidak berikan rekomendasi. Karena percuma ada catatan (buruk) kemudian ditemukan oleh pansel, malu. Lebih baik tidak usah di kirim," kata dia.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan sebagai pimpinan Polri, dirinya berharap agar ada unsur instansinya untuk bergabung menjadi komisioner KPK.

"Kenapa? Untuk kerja sama. Karena KPK menurut saya akan sulit untuk menangani semua persoalan kasus korupsi atau pencegahan korupsi yang ada di seluruh Indonesia, yang sangat luas ini," kata Tito.

Dia menyebutkan KPK perlu menggandeng instansi atau otoritas lainnya yang berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Salah satu mitra yang potensial bagi KPK untuk bekerja sama menangani dan mencegah korupsi adalah Polri.

"Karena Polri memiliki jaringan sampai dengan ke daerah-daerah. Kedua, memiliki kemampuan, karena sudah ada anggota-anggota yang terlatih di bidang penyidikan korupsi. Biasa mereka melakukan kegiatan penyelidikan, mengerti mengenai IT, dan jangan lupa, teman teman KPK juga banyak juga yang dididik di lingkungan penyidikan reserse Polri," kata dia.

Selain itu, Tito juga mengingatkan agar tak melupakan sejarah. Sebab berdirinya KPK juga melibatkan Polri. "Baik di tingkat pimpinan kita lihat ada senior saya Pak Taufik Ruqi, bahkan sebagai ketua. Ada Ibu Basaria Panjaitan. Di tingkat deputi juga ada. Kemudian di tingkat penyidikan juga cukup banyak perwira polisi yang ada di situ," kata Kapolri.

Sebelumnya, beredar informasi terkait sembilan nama pati Polri yang mendaftarkan diri sebaga capim KPK. Namun kesembilan nama terebut belum diputuskan secara sah.

Di internal Polri memiliki regulasi peraturan Kapolri tentang penugasan khusus. Para pendaftar capim KPK dari Polri harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan administrasi secara internal. Seperti kompetensi, rekam jejak, dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk bisa mengikuti seleksi sebagai calon capim KPK.

Pendaftaran akan berakhir pada 4 Juli. Polri akan sampaikan surat secara resmi kepada pansel calon komisioner KPK sebelum batas akhir pendaftaran. Nama-nama dari Polri akan disampaikan pada H-1 batas akhir pendaftaran.

Sebelumnya, beredar surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM. Dalam surat itu, tercatat ada empat perwira tinggi Polri berpangkat Irjen dan Brigjen. 

Berikut sembilan nama perwira tinggi Polri yang sempat beredar: 
1. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabreskrim) Irjen Antam Novambar.
2. Pati Polri penugasan di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongkerum.
3. Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Irjen Coki Manurung.
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan (Polair Baharkam) Irjen Abdul Gofur.
5. Pati Polri penugasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Brigjen Muhammad Iswandi Hari.
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto.
7. Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karosunluhkum) Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul.
8. Analis Kebijakan Utama Biro Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Bindiklat) Lemdiklat Polri Brigjen Juansih.
9. Wakil Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

Tim Pansel Capim KPK pada Kamis(13/6) lalu, mendatangi Mabes Polri. Dalam kesempatan itu, Ketua Pansel Capim KPK Jilid V Yenti Ganarsih mengatakan, pihaknya meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengirimkan jajarannya untuk mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

"Di dalam Undang-Undang (UU) itu jelas disampaikan bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah diantaranya adalah penegak hukum. KPK adalah lembaga penegakan hukum dan pencegahan korupsi," kata Yenti usai melakukan audiensi dengan Kapolri di Gedung Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis(13/6) lalu.

"Oleh karenanya, kami mengundang memohon kepada Pak Kapolri mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftar sebagai calon komisioner KPK," dia melanjutkan.