Comscore Tracker

Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan Edhy

Sejak awal sudah jadi pergunjingan di lingkungan KKP

Makassar, IDN TimesKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) pukul 01.23 WIB. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut operasi tangkap tangan itu terkait kebijakan ekspor benih lobster.

“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Rabu.

Edhy Prabowo membuka kembali keran ekspor benih lobster dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 pada 5 Mei. Sebelum era kepemimpinan Edhy, Susi Pudjiastuti memberlakukan larangan penangkapan dan perdagangan baby lobster berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016.

Laporan Majalah Tempo pada edisi 4 Juli 2020 mengungkap kejanggalan kebijakan Menteri Edhy. Hanya berselang sebulan setelah keran dibuka, KKP sudah menetapkan 30 perusahaan sebagai eksportir. Edhy bahkan menyebut ada 31 perusahaan yang mendapat verifikasi untuk melakukan ekspor. 

"Masalah perusahaan, siapa yang diajak, kami gak membatasi, koperasi boleh. Yang daftar kami terima dan terus verifikasi. Ada 31 perusahaan verifikasi, yang diumumkan ada 26," kata Edhy di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin 6 Juli 2020.

Bukan hanya penetapan verifikasi eksportir yang super kilat. Pelaksanaan ekspor pun sudah dimulai pada pertengahan Juni. Begini kronologi dua kali pengiriman benih lobster ke luar negeri yang kini berujung pada penangkapan Edhy.

Baca Juga: Diciduk KPK, Edhy Prabowo Pernah Bilang Siap Diaudit soal Baby Lobster

1. Pengiriman benur lobster sudah jadi pergunjingan di Kementerian

Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan EdhyKantor Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan dijaga ketat oleh petugas keamanan (IDN Times/Shemi)

Menurut laporan itu, kebijakan ekspor benih lobster jadi pergunjingan pejabat di lingkungan KKP. Mereka ragu eksportir bisa merealisasikan ekspor, setidaknya dalam waktu satu tahun. “Tidak mungkin ekspor bisa dilakukan hanya sebulan dari keluarnya aturan,” kata seorang pejabat yang dikutip Tempo.

“Namun semua tertekan. Apalagi sebelum kebijakan ekspor ini dibuka ada konsultasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sekretariat Kabinet.”

Menurut laporan Majalah Tempo, ekspor benih lobster atau benur lobster dimulai pada Jumat, 12 Juni 2020. Menurut pejabat tersebut, dua kali pengiriman benur itu bikin geger di lingkup internal kementerian. Dia menyebut pengiriman pertama sebagai skandal sebab diduga tidak dikenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sumber pejabat lain menyebut ekspor itu tidak melibatkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), yang seharusnya berwenang mengurusi penetapan waktu pengeluaran benih lobster. “Semuanya diterabas,” kata pejabat itu.

2. Pengiriman ekspor kedua sempat tertunda dan akhirnya digagalkan oleh Bea Cukai

Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan EdhyDirjen Bea Cukai mengamankan eksor benih lobster tujuan Vietnam di Bandara Soekarno Hatta (Dok.Istimewa)

Sedangkan ekspor kedua oleh tiga perusahaan pada 17 Juni 2020 gagal. Dokumen kelengkapan ekspor menuju Ho Chi Minh, Vietnam, belum selesai dimasukkan ke sistem Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, sehingga mereka ketinggalan pesawat.

Laporan Tempo pun memuat pernyataan PT Royal Samudera Nusantara, salah satu perusahaan yang ditunjuk sebagai eksportir benih lobster. Direktur Operasi perusahaan itu, Ande Irfan Alafhi mengatakan perusahaannya sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor. Termasuk pembayaran BNBP. Waktu itu pihaknya berencana mengirim 8.025 ekor benur ke Vietnam.

“Masih ikuti aturan lama, bank garansi juga sudah kita buat. Cuma, enggak bisa berangkat,” kata Ande.

Pengiriman ini akhirnya terlaksana pada Selasa, 15 September 2020. Namun, ini pim berujung penangkapan oleh Bea Cukai karena kejanggalan dokumen ekspor. Bea Cukai menemukan selisih antara barang yang ada dengan dokumen PEB.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pihaknya telah memeriksa 14 perusahaan, terdiri dari 12 eksportir dan dua perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (KJPP) dalam kasus tersebut. 

"Follow up dari itu sudah dilakukan BAP 12 eksportir. dan juga 2 PPJK dan ini tentunya hasil dari investigasi akan menentukan status perusahaan. Kami koordinasi terus dengan KKP dan tentunya Polres," ujarnya dalam video conference, Selasa, 22 September 2020.

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengendus kasus ini terkait kecurangan dan praktik monopoli bisnis freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) benih bening lobster. Menurut informasi yang didapatkannya, rerdapat 315 koli yang didaftarkan dengan jumlah benih bening lobster sekitar 1,5 juta ekor. Namun, jajaran Bea Cukai Soekarno-Hatta yang menemukan kejanggalan dan langsung melakukan analisis.

Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan EdhyInfografis mengenai ekspor benih lobster (IDN Times/Arief Rahmat)

3. KPPU endus praktik monopoli freight forwarding ekspor benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta

Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan EdhyIlustrasi pesawat (Pesawat) (IDN Times/Arief Rahmat)

Terkait dugaan praktik kecurangan dalam pengiriman benih lobster atau yang dikenal juga sebagai benih bening lobster (BBL), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun turun tangan. Namun, mereka mengaku lebih menyoroti adanya dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor.

"Jika ditemukan bukti pelanggaran terhadap persaingan usaha, KPPU akan melakukan tindak lanjut dalam ranah penegakan hukum," kata anggota KPPU, Guntur Syahputra Saragih, saat dikonformasi IDN Times melalui keterangan resminya, Rabu (25/11/2020).

Hingga kini, mereka masih menelusuri kasus tersebut. Keganjilan-keganjilan yang mereka teliti, antara lain tentang pengiriman ekspor yang hanya bisa dilakukan lewat satu badan usaha logistik dan hanya lewat satu bandara yakni Bandara Soekarno Hatta.

Padahal, pilihan bandara yang dapat menjadi akses pengiriman tidak hanya
Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun
2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster dari Wilayah Negara
RI, ada enam bandara yang direkomendasikan untuk pengiriman BBL ke luar negeri.

"Ini dapat menciptakan in-efisiensi bagi biaya pengiriman dan risiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Secara praktik, seharusnya dengan memperhatikan sebaran lokasi pembudi daya lobster, maka biaya yang dikeluarkan eksportir akan lebih murah apabila keenam bandara yang direkomendasikan dapat difungsikan sebagai tempat pengeluaran BBL," katanya.

4. Nilai penerimaan negara dari ekspor benih lobster belum jelas

Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan EdhyIlustrasi penerimaan pajak. IDN Times/Arief Rahmat

Pada pemaparannya di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin 6 Juli 2020, Edhy menjelaskan pernyataannya itu didasarkan pada riset lobster di Tasmania, Australia. Berdasarkan perhitungannya, Edhy mengatakan ada 26 miliar lobster di Indonesia dari enam jenis yang bertelur di 11 wilayah pengelolaan perikanan (fisheries management areas).

Dia mengatakan kemampuan bertahan hidup lobster lebih kecil jika dibiarkan hidup di alam terbuka sebesar 0,02 persen. "20 ekor benih losbter akan jadi dewasa hanya satu ekor. Kalau dibudi daya, bisa sampai 30-80 persen, tergantung konsep budi daya, dan bisa dilakukan tradisional," kata Edhy.

Padahal, menurut laporan Tempo, perhitungan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor benur lobster belum jelas. Sebab Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBP di lingkungan KKP masih dibahas bersama lintas kementerian dan Lembaga.

Merujuk pada PP 75/2015, PNBP per seribu ekor benuh cuma bernilai Rp250. Jika pada 12 Juni lalu ada 97.500 benur yang diekspor, PNBP yang diterima cuma Rp24 juta lebih. Padahal jika benur sudah menjadi induk, nilai PNBP bisa mencapai Rp97,5 juta.

Padahal,  pada 17 Desember 2019, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sempat menyampaikan optimismenya tenrang ekspor benih lobster ini.

"Yang paling penting menurut saya, negara mendapat manfaat, nelayan mendapat manfaat, lingkungan tidak rusak. Nilai tambah ada di dalam negeri dan ekspor tidak ekspor itu hitungannya dari situ," kata Jokowi di sela peresmian Jalan Tol Balikpapa-Samarinda saat itu.

Namun, menurut Jokowi, masalah ekspor jangan sampai sembarangan dilakukan. Ia mengatakan, pakar-pakar pasti tahu bagaimana agar lobster tidak diekspor secara sembarangan.

"Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujar dia.

Baca Juga: 6 Fakta Polemik Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan Edhy Prabowo

5. Edhy tepis berbagai tudingan kejanggalan dan sebut lebih baik ekspor dari pada diselundupkan

Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan EdhyMenteri KKP Edhy Prabowo (Dok. KKP)

Senada dengan pernyataan Jokowi, Edhy sempat menyebut lebih baik membolehkan izin ekspor benur lobster daripada terjadi penyelundupan. Dia menyebut ekspor juga mempertimbangkan sisi aturan, keamanan lingkungan, dan keberlangsungan.

“Daripada menyelundup, bukankah lebih baik mereka didata kemudian terkontrol? Yang penting ke depan mereka menuruti aturan. Kalau enggak menuruti aturan, saya cabut,” kata Edhy dalam wawancara dengan Tempo.

Edhy juga bahwa KKP berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengeluaran benih lobster. Menurutnya, semua perizinan ekspor sudah dilakukan secara terbuka.

Selama polemik bergulir sejak tahun lalu, Menteri Edhy Prabowo menjawabnya dengan berbagai argumen, mulai dari manfaat ekonomis bagi petani budi daya hingga persoalan infrastruktur bagi benih lobster. Dia juga sempat menepis sejumlah tudingan bahwa kebijakannya tersebut menguntungkan perusahaan milik salah seorang kader Partai Gerindra.

“Jadi ada perusahaan yang disebut ada korelasinya dengan saya, sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu kapan mereka daftarnya. Karena ada tim sendiri yang memutuskan izin ini, terdiri dari semua dirjen, termasuk irjen. Silakan saja kalau curiga, itu biasa. Silakan audit, cek, KKP sangat terbuka," ujar Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Selasa 7 Juli 2020.

6. Edhy ditangkap terkait kebijakan izin ekspor benih lobster

Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan EdhyEdhy Prabowo memegang udang di tambak daerah Kuala Secapah, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Instagram.com/edhy.prabowo

Berbagai polemik itu berujung penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020) dini hari. Penangkapan Edhy diduga terkait izin ekspor benih lobster.

“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Rabu (25/11/2020).

Edhy sedang dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik KPK. Nantinya, komisi antirasuah tersebut akan mengumumkan hasil penangkapan tersebut ke publik. “Nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim kedeputian penindakan bekerja dulu,” tutur Firli.

Baca Juga: 8 Momen Saling Sindir Edhy Prabowo-Susi Pudjiastuti soal Benih Lobster

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya