Aceh Tamiang 5 Bulan Terisolir, Satgas PRR Kembali Kirim Bantuan

05 Apr 2026, 10:53 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, menyerahkan bantuan kepada penyintas bencana hidrometeorologi di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026). (dok. Satgas PRR)

Intinya Sih

Satgas PRR menyalurkan 276 paket bantuan kebutuhan dasar dan lima toren air ke Desa Sekumur yang terisolir lima bulan akibat longsor di Aceh Tamiang.
Tito Karnavian menyerap aspirasi warga terkait pembangunan sumur bor dan hunian tetap, serta berkoordinasi dengan Menteri PKP untuk pemanfaatan lahan HGU sebagai lokasi hunian.
Warga akan menerima uang lauk pauk Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan masa pembangunan huntap yang ditargetkan selesai dalam tiga hingga empat bulan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sudah lima bulan sejak Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami keterisolasian akibat akses jalan yang tertutup longsor dan lumpur, sejak bencana hidrometeorologi melanda wilayah tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, kembali menyalurkan bantuan kepada warga setempat pada Sabtu (4/4/2026).

"Penyaluran bantuan kepada penyintas bencana di Desa Sekumur bukan sekadar memberikan bantuan pasca-bencana. Namun, juga upaya untuk memahami langsung kebutuhan hidup para penyintas bencana secara berkelanjutan." ujar Tito.

1. Penyaluran paket bantuan pemulihan kebutuhan dasar

Dalam kunjungan tersebut, Tito menyerahkan bantuan berupa 276 paket perlengkapan ibadah, 276 paket sembako, dan 276 paket perlengkapan dapur kepada para penyintas di Desa Sekumur. Selain paket kebutuhan pokok, diserahkan juga lima unit toren air berkapasitas 2000 liter untuk membantu percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga di lokasi terdampak.

Penyaluran ini disebut sebagai upaya untuk memahami langsung kebutuhan hidup para penyintas secara berkelanjutan di lapangan. Tito mengungkapkan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang sempat kesulitan mendapatkan akses bantuan akibat kendala geografis pascabencana yang menimpa Aceh Tamiang.

2. Penyerapan aspirasi pembangunan sumur bor dan hunian tetap

Pada kesempatan itu, Tito sempat berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi mereka terkait kebutuhan fasilitas air bersih berupa sumur bor dan pengadaan hunian tetap (huntap). Banyak warga menyuarakan keinginan agar dibangunkan huntap dengan konsep komunal karena permukiman mereka saat ini berada di area rawan luapan sungai yang kerap mengakibatkan banjir.

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Tito mengklaim akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, guna merencanakan pembangunan hunian bagi warga. Pihaknya juga berencana menjalin komunikasi dengan PT Perkebunan Semadam untuk meminta pemanfaatan sebagian wilayah Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lahan pembangunan huntap tersebut.

"Kalau sudah clear masalah tanahnya maka tinggal dibersihkan, land clearing dari kabupaten, dan setelah itu nanti dibangunkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. Beliau sudah minta terus datanya kepada saya," kata Tito.

3. Pemberian uang lauk pauk selama masa konstruksi huntap

Lokasi pengungsian di Lapangan Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. (IDN Times/Muhammad Saifullah)

Sementara, selama masa pembangunan huntap yang diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat bulan, warga akan menerima bantuan uang lauk pauk. Besaran bantuan yang diberikan adalah senilai Rp15.000 per orang per hari selama periode tiga bulan, menyesuaikan dengan durasi pengerjaan fisik bangunan di lapangan.

Kecepatan realisasi pembangunan ini sangat bergantung pada kelengkapan data yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian PKP. Tito merujuk pada keberhasilan pembangunan di Tapanuli Selatan yang memakan waktu 3 bulan, serta proyek di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang ditargetkan selesai dalam waktu 4 bulan setelah proses survei dilakukan.

"Kalau sudah nanti datanya diserahkan Kementerian PKP, maka Kementerian PKP segera turun survei, dilakukan (pembangunan) dan mungkin 3 bulan 4 bulan seperti kita lihat di Tapsel (Tapanuli Selatan) 3 bulan. Tapi yang di Sibolga 4 bulan. Tapanuli Tengah juga target 4 bulan," kata Tito.