Jakarta, IDN Times – Rangkap jabatan Menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi ternyata menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan jika jabatan Menteri Kabinet Kerja tidak boleh dirangkap. Namun, ternyata ada beberapa Menteri Kabinet Kerja yang merangkap jabatan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan apabila Presiden Jokowi masih membiarkan Menteri yang merangkap jabatan, maka Presiden melanggar janjinya sendiri.
Fadli Zon menilai Presiden Jokowi tidak konsisten soal rangkap jabatan menteri. “Ya saya kira Presidennya tidak konsisten. Antara kebijakan dengan pelaksanaan. Ketidakkonsistenan ini dampaknya buruk,” ujar Fadli.
Fenomena menteri rangkap jabatan tersebut, menurut Fadli, adalah hak prerogatif Presiden. Apakah nantinya Presiden akan membiarkan rangkap jabatan tersebut atau tidak.
“Saya pikir, pertama kita harus melihat ini sebagai hak prerogatif Presiden. Presiden yang mempunyai hak bahwa seorang menteri itu rangkap jabatan atau tidak, karena menteri juga dipilih, diangkat, dan di berhentikan oleh Presiden,” jelas Fadli, di Gedung DPR RI, Selasa (23/1).
Fadli menyampaikan, seharusnya Presiden Jokowi tetap konsisten dengan perkataannya bahwa menteri Kabinet Kerja tidak boleh merangkap jabatan. Presiden diharapkan tetap satu kata dengan perbuatan.
“Kalau dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh, saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan,” ucapnya.
Namun, tambah Fadli, kemungkinan Presiden belum mengambil langkah terkait rangkap jabatan, karena memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga segala keputusan mengenai rangkap jabatan, ia serahkan kepada Presiden Jokowi.