Ada TNI Fair di Monas Akhir Pekan, Warga Bisa Lihat Ragam Alutsista

18 Sep 2025, 18:06 WIB

Santi Dewi

Parade alutsista di HUT ke-78 TNI di Bunderan Hotel Indonesia pada 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

TNI Fair berlangsung di Monas hingga 21 September secara gratis
Puncak HUT TNI digelar di Monas pada 5 Oktober
Pelaksanaan HUT ke-80 TNI digelar di tengah UU TNI digugat ke MK

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memulai rangkaian HUT ke-80 lebih awal pada 2025. Mereka akan menggelar latihan di kawasan Monumen Nasional (Monas) mulai 22 September 2025. Itu sebabnya ratusan alutsista sudah terparkir di Monas.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Freddy Ardianzah mengatakan latihan untuk HUT ke-80 TNI melibatkan 100 ribu prajurit dari tiga matra TNI. Jumlah personel TNI itu menyesuaikan kebutuhan gelar pasukan dan alutsista. Ia mengatakan selama proses latihan pihaknya akan berkoordinasi bersama pemerintah daerah (pemda), kepolisian dan instansi terkait agar kegiatan tak mengganggu masyarakat.

"Kami juga ingin kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan aman," ujar Freddy ketika dikonfirmasi, Kamis (18/9/2025).

Salah satu rangkaian kegiatan HUT TNI adalah TNI Fair. Di acara tersebut, kata Freddy, akan digelar pameran alutsista modern, pameran komunitas, dan klub.

"Pengunjung nantinya bisa menyaksikan langsung kecanggihan alutsista TNI, serta mengenal lebih dekat kiprah prajurit dalam menjaga kedaulatan negara," kata jenderal bintang satu itu.

TNI, kata Freddy, juga menggelar kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti bakti kesehatan, dapur lapangan, gelar rumah sakit lapangan, pembagian sembako, hingga makan gratis bagi pengunjung.

1. TNI Fair berlangsung hingga 21 September secara gratis

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah di Mabes TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Lebih lanjut, Freddy mengajak seluruh masyarakat untuk datang bersama keluarga ke Monas pada akhir pekan ini. Ia berharap masyarakat bisa ikut merayakan rangkaian acara HUT ke-80 TNI di Monas.

"Acara ini digelar pada 20-21 September 2025. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan persatuan, pengabdian dan kebanggaan kita bersama sebagai Bangsa Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan langka ini. Monas menanti Anda pada 20-21 September," kata dia.

2. Puncak HUT TNI digelar di Monas pada 5 Oktober

Danjen Kopassus, Mayjen TNI Djon Afriandi menjadi komandan upacara saat sesi gladi bersih HUT TNI. (IDN Times/Santi Dewi)

Freddy mengatakan pada puncak HUT ke-80 TNI akan digelar upacara resmi di Monas pada 5 Oktober 2025. Selain itu, ada pula defile pasukan.

“Pada puncak perayaan, akan ditampilkan upacara parade, demonstrasi prajurit, defile pasukan dan alutsista, serta pesta rakyat dengan panggung hiburan dan gelar UMKM,” ujar dia.

Terkait penggunaan Monas yang padat kendaraan dan aktivitas warga, Freddy menegaskan, koordinasi telah dilakukan sejak tahap perencanaan. Pengaturan alutsista, lalu lintas, dan penggunaan kawasan disiapkan secara terintegrasi untuk memastikan keselamatan serta kelancaran kegiatan.

3. Pelaksanaan HUT ke-80 TNI digelar di tengah UU TNI digugat ke MK

Sidang lanjutan uji formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi (MK). (Dokumentasi Kemenhan)

Sementara, HUT ke-80 TNI yang akan digelar pada awal Oktober mendatang dirayakan di tengah-tengah gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai TNI (UU TNI) bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pertahanan menyatakan mereka akan mengajukan gugatan uji materiil UU TNI. Langkah itu diambil usai gugatan uji formil yang mereka ajukan ditolak MK pada Rabu (17/9/2025).

"Kami sudah menyiapkan draf untuk pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 segera dalam waktu dekat (ke MK). Mungkin dalam minggu ini akan kami daftarkan," ujar Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, ketika memberikan keterangan pers di depan Gedung MK, Rabu.

Dari sembilan hakim konstitusi, empat hakim di antaranya menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Empat hakim tersebut menilai uji formil dari Koalisi Masyarakat Sipil layak dikabulkan dengan lima dalil pokok. Keempat hakim tersebut yakni Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Saldi Isra, dan Suhartoyo.