Apa Saja yang Perlu Disiapkan Paslon Jelang Masa Kampanye?
IDN Times/Sukma Mardya Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden sudah mendapatkan nomor urut. Masa kampanye yang panjangpun sudah di depan mata.
Kampanye akan dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Lalu, apa saja ya g harus dipersiapkan oleh masing-masing paslon memasuki masa kampanye tersebut?
1. Paslon wajib serahkan laporan dana awal kampanye ke KPU
Kantor KPU (IDN Times/Margith Juita Damanik)Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, sehari sebelum memasuki masa kampanye, masing-masing paslon wajib untuk menyerahkan laporan dana awal kampanye kepada KPU.
"Ada tiga jenis, yaitu partai politik pusat, kabupaten kota dan calon DPD, yang ketiga adalah pilpres. Tiga jenis ini harus diserahkan pada 23 September," kata Hasyim, Jumat malam (21/9).
Parpol diharap tidak terlambat menyerahkan dana kampanye tersebut. Adapun waktu pendaftarannya mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.
2. Ada sanksi yang berlaku jika laporan dana awal kampanye tidak diserahkan
IDN Times/Sukma Mardya ShaktiEditor’s picks
Hasyim menegaskan, ada sanksi bagi parpol jika laporan dana awal kampanye belum diserahkan juga. Salah satunya adalah pembatalan peserta pemilu di wilayahnya.
"Jadi kalau ada pengurus parpol di satu kabupaten terlambat maka dia tidak bisa menjadi peserta pemilu di situ," kata dia. Sanksi yang sama juga berlaku bagi pengurus partai di DPP terlambat, yakni tidak bisa ikut jadi peserta pemilu DPR RI.
Namun, sanksi administrasi itu tidak berlaku bagi paslon capres-cawapres yang terlambat mengajukan laporan dana kampanye.
3. Penggunaan medsos dalam kampanye juga harus dilaporkan
Ilustrasi (Pixabay)Media sosial menjadi salah satu akses kampanye partai politik dan paslon capres dan cawapres. Oleh karena itu, kampanye di media sosial juga wajib untuk dilaporkan kepada KPU.
Hal itu, menurut Hasyim, agar kampanye bisa diawasi bersama-sama. "Untuk menjaga agar publikasi, unggahan atau materi kampanye lewat mitos itu tidak mengandung substansi yang bertentangan undang-undang," kata Hasyim.
Dia mengingatkan bahwa ada pasal pidana yang menjerat semua orang yang mengampanyekan kata-kata berupa penghinaan, informasi bohong dan tidak benar, atau ujaran kebencian. "Kalau ada indikasi pelanggaran lapor ke Bawaslu dulu baru dan Bawaslu akan memproses," tuturnya.
Baca Juga: Megawati Ingin Lagu "Meraih Bintang" Jadi Jingle Kampanye PDIP
Berita Terkini Lainnya
