KPU Akan Tindaklanjuti Putusan MA Soal Caleg Eks Napi Koruptor

2. Harapan publik terhadap putusan MA atas caleg napi begitu tinggi

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Masyakarat , menurut Viryan Aziz, memiliki harapan yang tinggi terkait dengan putusan atas caleg mantan napi. KPU pun harus melakukan upaya dalam rangka mengkonfirmasi putusan yang telah dikeluarkan oleh KPU tersebut.

"Perhatian publik begitu tinggi, harapan masyarakat demikian besar, lantas apa upaya konfirmasi yang bisa dilakukan oleh KPU kepada masyarakat terkait dengan hal ini? Apakah misalnya, ya sudah langsung masuk saja atau kemudian ada penandaan di surat suara atau ada hal lain? Itu sepenuhnya kami akan menindaklanjuti setelah menerima putusan dari MA," katanya.

Baca Juga: Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg? Ini Beda Pendapat KPU dan Bawaslu

3. Pakta integritas tidak memiliki kekuatan hukum jika dibatalkan oleh MA

Kantor KPU (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Sementara itu, sebelumnya sejumlah partai politik telah menandatangani sebuah pakta integritas. Dimana di dalamnya menyetujui aturan yang ada dalam PKPU untuk tidak mencalonkan mantan narapidana. Hal ini bertujuan agar Pemilu 2019 bisa berjalan secara berkualitas.

"Kekuatan hukumnya sebenarnya bisa membatalkan. Tapi kemudian kan yang membatalkannya MA, sehingga dia tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, kami apresiasi dan saya pikir masyarakat juga senang, komitmen dari sejumlah parpol," katanya.

Ia melanjutkan, meskipun PKPU dibatalkan oleh MA, namun hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik dan harapan publik tentang Pemilu 2019 yang lebih baik, termasuk harapan publik terhadap pemberantasan korupsi. 

"Karena sejumlah pimpinan parpol sudah menegaskan meskipun aturan di PKPU itu dibatalkan oleh MA, mereka akan menarik bacalegnya yang mantan napi korupsi. Ini sebagai satu kesadaran komitmen sebagai tindakan pemberantasan korupsi," jelasnya.

Baca Juga: Ada 300 Ribu Pemilih Ganda, KPU Tak Yakin dengan Temuan Bawaslu