Lika Liku Perjalanan Pemilu di Indonesia
Jurnal Sumbar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia menjadi ajang bagi masyarakat untuk melakukan perubahan dengan memilih pemimpin yang baru. Dengan adanya Pemilu tersebut, diharapkan pemimpin tersebut bisa membawa perubahan yang berarti bagi bangsa dan membawa Indonesia menjadi lebih baik.
Perjalanan Pemilu di Indonesia sendiri telah melewati banyak transformasi yang panjang sejak jaman kemerdekaan. Terlebih lagi saat masyarakat Indonesia bisa memilih sendiri kepala daerah dan Presiden secara langsung.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, perjalanan pemilu di era kemerdekaan hingga saat ini banyak yang mengalami perubahan. Mulai dari jumlah partai yang begitu banyak hingga naik turunnya jumlah peserta Pemilu yang diselenggarakan.
1. Jumlah partai politik yang naik turun
ANTARA FOTO/ Reno EsnirArief menjelaskan salah satu hal signifikan yang terlihat dalam perjalanan pemilu di Indonesia adalah pada jumlah Partai politik yang berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu. Terhitung pada tahun 1955, ada begitu banyak peserta pemilu yang berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tersebut.
Mereka turut serta menjadi bagian dari perjalanan Pemilu di Indonesia.
Namun, di tahun 1970-an, peserta pemilu pun mengalami kemunduran. Jumlahnya, bahkan menurut Arief sangat jauh berkurang. Di masa reformasi jumlah partai politik yang berpartisipasi juga tidak kalah banyak.
Totalnya mencapai 48 partai politik, namun kemudian jumlah tersebut juga sempat mengalami penurunan hingga hanya ada 24 partai politik yang berpartisipasi.
“Namun naik lagi partai politik menjadi 42 parpol termasuk partai lokal di dalamnya. Kemudian menurun lagi menjadi 10 Partai Politik,” ujar Arief di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (20/7).
2. Saat pemerintah belum menjadi bagian dari Pemilu
ANTARA FOTO/RahmadArief mengatakan, awalnya pemerintah tidak menjadi bagian dari kegiatan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Pemilu itu sendiri justru diselenggarakan sejumlah lembaga pemilihan umum yang berasal dari kalangan masyarakat.
Pada 2014, jumlah partai politik yang ada di Indonesia berjumlah 12 parpol. Namun kini, jumlah tersebut mengalami peningkatan yakni menjadi 16 partai politik. Sebanyak 12 parpol adalah partai nasional, sedangkan empat diantaranya adalah partai lokal.
Baca juga: Tak Masuk Daftar Kandidat Cawapres Jokowi, TGB Tak Ambil Pusing
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat dianggap tidak independen
ANTARA FOTO/Riki NugrahaKala itu, banyak masyarakat yang berpikir bahwa lembaga pemilihan umum tidak bersifat demokratis. Sehingga dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berunsurkan dari kalangan pemerintah, masyarakat hingga partai politik. Sayangnya, hal tersebut masih dianggapnya tidak independen.
Kemudian, Arief juga menjelaskan bahwa di 2004, anggota yang ada dibawah payung KPU pun diubah. Perubahan tersebut dilakukan beberapa kali dan mengalami sejumlah penyesuaian.
“Anggota KPU diubah yakni mereka adalah anggota yang non-partisipan, tidak terlibat dengan partai manapun,” jelasnya.
4. Pemilu yang semakin mendekat pada masyarakat
IDN Times/Sukma ShaktiEditor’s picks
Arief juga menyampaikan jika pemilu zaman dulu hanya menampilkan logo atau gambar-gambar terhadap partai politik saja. Namun, kini pemilih bisa langsung mengetahui sosok yang dipilihnya.
Secara tidak langsung hal tersebut mendekatkan masyarakat dengan proses pemilu yang dijalankan.
Pemilihan secara langsung juga tidak dilakukan dalam pemilihan presiden namun juga dalam memilih kepala daerah masing-masing.
“Pemilu semakin berkembang di 2004, masyarakat memilih presiden, kemudian di tahun 2005 bisa memilih kepala daerah. Perkembangan itu juga diikuti dengan, dulu hanya ada gambar partai saja. Kemudian dikembangkan lagi menjadi lebih demokratis sehingga mendekatkan yang dipilih dan memilih,” jelasnya.
5. Keuntungan adanya pemilihan serentak
IDN Times/Ardiansyah FajarBeberapa kali Indonesia kerap melakukan pemilihan yang diselenggarakan secara serentak. Sebut saja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru saja dilangsungkan pada 27 Juni 2018. Dimana 171 daerah melakukan pemilihan kepala daerah di wilayahnya masing-masing secara serentak.
Arief pun merunutkan berbagai hal positif dan negatif yang terjadi dengan adanya pelaksanaan pemilihan serentak tersebut. Salah satu hal positif yang bisa diperoleh yakni anggaran yang dikeluarkan lebih hemat, karena hanya dilakukan dalam satu waktu yang sama.
Selain itu, berbagai konflik yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan pemilihan tersebut pun bisa lebih dikendalikan, karena terjadi di masa waktu yang juga sama. Berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya, dimana berbagai konflik justru tercecer di sepanjang tahun.
Selain mendapatkan sisi positif dari pelaksanaan pemilihan yang serentak. Sisi negatif juga tak luput untuk dihindari. Salah satunya seperti beban kerja yang ekstra besar pada satu waktu tersebut. Semua pihak harus turut serta siap menghadapi hal tersebut.
“Seperti Pileg dan Pilpres 2019 ini yang berbarengan, menjadi pekerjaan yang menumpuk di satu waktu yang sama. Aparat keamanan, pemilih juga harus sama-sama siap,” jelasnya.
6. Peran semua pihak untuk meningkatkan jumlah pemilih
IDN Times/Reza IqbalGolput menjadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mereka yang memutuskan tidak ambil bagian dalam memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri terus melakukan upaya untuk bisa meningkatkan jumlah pemilih berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
Menurut Arief, pemilih biasanya akan mengalami lonjakan yang besar saat terjadi sebuah uji coba pada suatu hal yang baru. Hal tersebut yang membuat partisipan yang memutuskan memberikan hak suara mereka meningkat.
“Kalau ada yang baru diujicobakan pertama biasanya tingkat partisipasi tinggi,” tuturnya.
7. Tingkat partisipasi pemilu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor
IDN Times/Abraham HerdyantoArief menyampaikan, meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya bergantung pada satu faktor saja. Banyak pihak yang harus terlibat dalam hal ini, seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua perlu berpartisipasi.
Penyelenggara pemilu tidak menjadi satu-satunya pihak yang menjadi faktor untuk meningkatkan angka partisipasi tersebut. Menurut Arief, penyelenggara pemilu sangat erat hubungannya dengan public trust. Sehingga pelaksanaan pemilu tersebut harus dijalankan dengan prinsip-prinsip universal yakni free and fair.
Bagaimana akhirnya nanti bisa melahirkan pemimpin yang terbaik. Maka dari itu, Arief mengimbau masyarakat untuk terlibat sejak awal.
“Saya ingin semua orang terlibat dan memiliki semangat yang sama. Mendapatkan orang-orang yang terbaik. Hingga pada akhirnya bisa mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
