Ahli: BGN Perlu Lakukan Penelitian untuk Ukur Dampak MBG ke Anak

Lebih lanjut, Tjandra menggaris bawahi prinsip dasar ketika membagikan makanan maka harus aman. Sebab, meski bergizi sekalipun tetapi tidak aman untuk dimakan maka tak layak untuk dikonsumsi. Pernyataan Tjandra untuk merespons banyaknya kejadian keracunan massal akibat mengonsumsi MBG.

"Prinsip dasar makanan harus aman dikonsumsi, baru ada nilai gizi. Atau bisa juga bersama-sama jadi fokus. Bila sudah terjadi keracunan makanan maka pemerintah dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) sudah memiliki cara penanganan yang dinamakan penyelidikan epidemiologi," kata pria yang juga pernah bertugas sebagai Direktur Penyakit Menular di Badan Kesehatan Dunia (WHO) itu.

Pemerintah harus mencari dua jawaban lewat penyelidikan epidemiologi, pertama apa penyebab terjadi keracunan massal. Jawabannya bukan sekedar ditemukan bakteri salmonella dan nitrit saja. Melainkan penyebab proses keracunan makanannya. Kedua, di mana kebocoran prosedur dalam pembagian MBG.

"Jangan cuma dilaporkan keracunan akibat nitrit, tetapi dari mana nitritnya malah gak diomongin. Begitu juga dengan temuan salmonella, dari mana salmonella itu," tutur dia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sudah ada lebih dari 12 ribu anak menjadi korban keracunan MBG. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi segera. Bila tidak maka dikhawatirkan jumlah kasus keracunan MBG terus bertambah.

"Kan kita sudah ada 12 ribu kasus (keracunan). Seharusnya sudah banyak yang bisa kita pelajari untuk mencegah agar tidak terjadi lagi," kata Tjandra.

Ketika kasus keracunan massal sudah bisa diatasi sepenuhnya maka kandungan gizi di dalam MBG harus jadi fokus selanjutnya. "Jadi, cerita semangka setipis kartu ATM itu harus dihilangkan," tutur dia.

Kemudian, perlu dilakukan survei terhadap dampak kandungan gizinya.

Tjandra juga membagikan pandangannya mengenai penerapan program serupa dengan MBG yang sudah diterapkan di negara lain. Di Jepang, program pembagian makan gratis menyatu ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari edukasi makanan yang disebut dengan istilah 'shokuiku'. Dengan begitu, anak mengetahui asal-usul bahan makanan dan menghargai proses produksi makanan.

"Selain itu, di Jepang program makan yang diterapkan di sekolah dasar dan SMP itu tidak gratis. Harus bayar meskipun hanya sedikit. Kan sempat ada keluhan di sini, bagi anak dari menengah ke atas gak adil juga mendapat MBG. Mungkin kalau anak dari orang kaya bayar sedikit lah. Itu bisa jadi salah satu kemungkinan," katanya memaparkan.

Sementara, di Malaysia, program pembagian makanan kepada siswa sudah dimulai sejak 1979 dan ditangani di bawah Kementerian Pendidikan. "Program ini lebih difokuskan ke anak dari kalangan menengah ke bawah yang masih sulit mendapat makanan," tutur dia.

Vietnam juga baru memulai program makan siang gratis bagi siswa pada September lalu. Bedanya, kata Tjandra, Pemerintah Vietnam mendistribusikan makanan ke siswa secara bertahap dan tak langsung menargetkan penerima manfaat hingga puluhan juta di tahun pertama peluncuran programnya.