Ahlulbait Indonesia Dorong Pemimpin Terpilih Jaga Pluralisme
Jakarta, IDN Times - Ahlulbait Indonesia (ABI) mendorong agar pemimpin yang terpilih pada Pemilu 2024 bisa menjaga pluralisme.
Wakil Ketua Umum DPP ABI Ahmad Hidayat menilai, penegakan keadilan harus dibarengi dengan spirit kerakyatan dalam bingkai persatuan Indonesia dan menerapkan nilai-nilai ketuhanan. Selain itu, nilai kemanusiaan harus bersifat universal dan jadi prinsip pemimpin ke depan.
"Berkaitan dengan hasil pemilu yang tentu saja partai-partai mendukung capres-cawapres, termasuk calegnya, kita menitipkan pesan agar kehidupan bangsa yang moderat dan toleran. Menghargai perbedaan itu menjadi modal utama untuk mengantar dan menyelamatkan bangsa ini dari kemungkinan terjadinya situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ahmad kepada IDN Times di Kantor DPP ABI, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2024).
1. Tak ada istilah minoritas dan mayoritas
Ahmad menegaskan, sebenarnya Bangsa Indonesia tidak pernah mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda sudah memutus mata rantai soal keberadaan mayoritas dan minoritas.
"Sebetulnya kita tidak pernah mengenal istilah mayoritas dan minoritas, karena ketika kita merujuk pada Sumpah Pemuda bahwa Indonesia yang satu, bahasa yang satu, tanah air yang satu sebetulnya itu memutus mata rantai pikiran orang berkaitan dengan mayoritas dan minoritas," ujar dia.
2. Pemimpin dan legislatif yang terpilih diharapkan bisa membangun kehidupan moderat
Oleh sebabnya, dia mengimbau negara khususnya pemerintah ke depan tak boleh memakai diksi mayoritas dan minoritas. Sebab, istilah itu dianggap diskriminatif dan intimidasi kepada pihak yang dianggap sebagai minoritas.
"Karena itu kita berharap pemimpin yang terpilih nanti, para anggota legislatif yang terpilih nanti benar-benar bisa merumuskan undang-undang dan peraturan pemerintah sekaitan dengan bagaimana membangun kehidupan moderat dalam kehidupan masyarakat," bebernya.
"Bahkan kita juga berharap negara bisa memperlakukan dan memberikan haknya secara sama kepada setiap kelompok masyarakat," lanjut Ahmad.
3. DPR diminta ajak berbagai kelompok masyarakat dalam merumuskan kebijakan
Lebih lanjut, Ahmad juga mengimbau kepada pemerintah dan DPR untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menentukan kebijakan.
"Tentu DPR punya mekanismenya untuk mengundang kelompok-kelompok masyarakat dan meminta pendapat. Hal yang sama pemerintah juga sekatan dengan urusan keagamaan sebut saja misalnya penentuan masuk 1 Ramadan misalnya, mestinya semua kelompok umat Islam yang ada itu diundang oleh kementerian agama untuk duduk menyampaikan pandangannya dan perspektifnya," ujar dia.
Kendati demikian, Ahmad mengaku bersyukur Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan damai. Dia mengungkapkan, Pemilu 2024 telah berjalan sesuai dengan proses yang dikehendaki, berkeadilan, jujur, aman, dan melaksanakan seluruh amanah konstitusi.
"Dari perjalanan kegiatan kampanye berjalan kurang lebih dua bulan kita melihat bahwa tarik menarik, ketegangan terjadi di antara kubu paslon dan masyarakat itu tidak bisa dihindarkan karena memang tensi politik di tahun pemilu cukup tinggi," jelas dia.
"Kita berharap bahwa rangkaian perjalanan mulai dari pencalonan, kampanye, dan pencoblosan kemarin itu memang ketegangan di daerah relatif tidak terlalu besar, mungkin relatif lebih damai ketimbang 2019 dan 2014," imbuh Ahmad.
