AHY Berpotensi Jadi Menpora, Demokrat: Kami Tetap di Luar Pemerintahan
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat menegaskan tidak tertarik menempatkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan parpol tempatnya bernaung sudah konsisten untuk tetap berada di luar pemerintah hingga 2024. Hal itu juga sudah diperkuat dengan keputusan sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) yang digelar pada Rabu kemarin dan ikut dihadiri secara virtual oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tidak ada sama sekali dalam pemikiran kami (bergabung dengan pemerintah) karena (sikap) Demokrat jelas, kami ada di luar pemerintahan hingga 2024," ungkap Herzaky di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat pada Kamis, (2/3/2023).
Ia menambahkan Partai Demokrat baru akan ada di dalam pemerintahan pada periode 2024-2029. Sebab, mereka yakin dalam pemilu 2024 mendatang, Partai Demokrat bakal meraih kemenangan.
Isu soal peluang AHY dijadikan Menpora disampaikan dalam diskusi Para Syndicate. Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, memprediksi kursi Menpora bisa saja ditawarkan untuk AHY. Tujuannya untuk menghalangi terbentuknya koalisi perubahan yang terdiri dari partai NasDem, PKS dan Demokrat.
"Soal terbukanya kemungkinan kursi Menpora (diberikan) ke Demokrat karena posisi Demokrat menentukan jadi atau tidaknya koalisi yang terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat akan terbentuk," ungkap Ari dalam diskusi virtual yang dikutip dari YouTube Para Syndicate pada hari ini.
Bukan kah kursi Menpora tetap menjadi 'jatah' bagi Partai Golkar?
1. Golkar ajukan tiga nama kepada presiden untuk gantikan Zainuddin Amali
Sementara, Partai Golkar diketahui sudah mengajukan tiga nama kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengisi posisi Zainuddin.
Mereka adalah Ilham Permanan, Dito Ariotedjo dan Puteri Anetta Komarudin. Konfirmasi itu disampaikan juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya melalui telepon kepada IDN Times pada 28 Februari 2023.
"Iya, tiga nama itu sudah diajukan ke presiden. Karena kan Presiden sudah minta. Jadi, otomatis ketum langsung kasih dong," kata Tantowi.
Saat ditanyakan apakah ada nama Ketua DPD Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, Tantowi mengaku belum tahu. Lebih lanjut, menurut dia, menteri bertugas sebagai pembantu presiden.
"Jadi, sepenuhnya itu hak prerogatif presiden untuk memilih. Dari kami, Partai Golkar, kami akan mendorong nama itu. Kalau presiden nantinya tidak berkenan dan memilih nama lain ya itu hak presiden," ujar dia.
"Bisa saja kan presiden memilih di luar dari tiga nama yang diajukan. Sampai sekarang kami belum tahu," lanjut Tantowi.
Ia juga menyebut, pengajuan nama-nama tersebut didasarkan pada sistem meritokrasi yang berlaku di Partai Golkar. Saat dikonfirmasi apakah Zainudin akan mundur usai kembali dari dinas ke Jepang, Tantowi mengaku tidak tahu.
"Bisa jadi (yang bersangkutan mundur setelah dari sana)," ujarnya lagi.