Jakarta, IDN Times -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyinggung politik identitas saat melakukan safari politik di Sragen, Jawa Tengah.
Dalam safari politik itu, AHY bertemu dengan sejumlah generasi muda di Sragen dan berbincang satu sama lain.
AHY minta masyarakat, terutama generasi muda, agar tak termakan politik identitas dalam Pemilu 2024. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan, Indonesia adalah negara majemuk, karenanya rentan terjadi perpecahan.
"Oleh karena itu, tentu kita harus menjaga jangan sampai politik kita kembali dieksploitasi oleh politik identitas, sepakat ya? Kalau itu terjadi yang ada hanyalah perpecahan di antara anak bangsa. Jangan kemakan hoaks, kemakan kampanye hitam satu sama lain padahal belum tentu benar," ujar AHY, Kamis (6/4/2023).
Selain itu, di depan para konstituennya, AHY juga meminta agar generasi muda bisa berperan menjaga kerukunan agar tak terjadi politik identitas pada Pemilu 2024.
"Kita harus menjaga objektifitas kita dari berita-berita, informasi-informasi yang belum tentu valid. Anak muda punya peran penting dalam hal ini, mari hindari politik identitas pada pemilu 2024,” kata AHY.
Frasa politik identitas kembali bermunculan di jagat maya menjelang Pemilu 2024. Frasa ini sebelumnya ramai digunakan untuk menggambarkan suasana Pemilu 2019 dan Pilgub DKI Jakarta 2017. Apa sebenarnya politik identitas itu?
Menurut Ahmad Syafii Maarif dalam Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita (2012), politik identitas merupakan narasi yang hadir dari kelompok marginal atau terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas.
Maarif menilai, politik identitas sebenarnya bisa menjadi konotasi positif karena bisa menghadirkan wadah mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas.
Namun di masyarakat Indonesia, muncul ‘kegagapan’ untuk memahami struktur masyarakat plural dengan banyak etnis dan agama, hingga berujung pada tindakan intoleransi.
Abdillah dalam Politik Identitas Etnis (2002) juga menilai Politik identitas sebagai konotasi positif. Menurutnya, politik identitas secara garis besar merupakan kegiatan politik untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu, mulai dari etnis, agama, hingga jenis kelamin.
Secara umum, politik identitas bisa dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun kelompok marginal dalam upaya mendapat keadilan atau melawan ketimpangan.
Sejatinya politik identitas merupakan gerakan atau kondisi di mana sekelompok orang menggunakan identitas yang sama baik etnis, agama, maupun gender guna kepentingan kelompok.