AHY Minta Menkumham Tak Beri Legalitas Moeldoko sebagai Ketum Demokrat

06 Mar 2021, 05:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah untuk tidak membiarkan keterlibatan Moeldoko dalam kegiatan kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Sedang, Sumatra Utara hari ini, Jumat (5/3/2021). Selain itu, ia juga meminta kepada Presiden dan Menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), untuk tidak mengesahkan keputusan KLB tersebut.

"Untuk itu saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khsusnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang melawan hukum," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat.

1. AHY tegaskan pihaknya akan tegas ambil tindakan hukum soal KLB

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

AHY mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan hukum terhadap kejadian tersebut. Ia akan melaporkan panitia dan seluruh pihak yang terkait KLB di Sumut.

"Kami akan melaporkan panitia dan siapa pun yang terlibat KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," katanya.

2. AHY minta kader Demokrat tidak gentar hadapi tantangan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

AHY meminta kepada seluruh kader partainya untuk tidak gentar dalam menghadapi gerakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara hari ini. Ia juga mengatakan kejadian akan membuat Partai Demokrat semakin kuat, kompak, dan solid.

"Saya instruksikan kepada seluruh pemimpin, pengurus, dan kader Demokrat dimana pun berada, mari rapatkan barisan, selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi," katanya.

3. AHY tegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah

Default Image IDN

Dalam konferensi pers tersebut, AHY juga menegaskan, dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.

"Saya berdiri disini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu kongres yang sah, kongres yang demokrasi dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah oleh Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY.