Presiden RI Prabowo Subianto ketika menemui Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar pada 7 April 2025. (www.x.com/@bang_dasco)
Sebelumnya, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Rifan menilai, pertemuan Presiden RI, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri turut membahas masalah politik.
"Lantaran pertemuan tertutup dan empat mata tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik (sama-sama ketum partai), tentu memunculkan sejumlah analisis politik spekulatif. Sangat mungkin bahwa pertemuan empat mata itu juga membahas masalah-masalah yang sensitif," kata Ali kepada IDN Times, Kamis (10/4/2025).
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia ini menilai, Megawati dan Prabowo turut membahas Kongres PDIP 2025 hingga koalisi terkait dengan posisi PDIP dalam pemerintahan.
"Bisa saja PDIP melakukan lobi kepada Prabowo Subianto untuk memastikan kongres PDIP tidak ada yang ganggu. Termasuk juga, jelang enam bulan pemerintahan Prabowo, mungkin ada deal politik antara keduanya. Misalnya memastikan posisi PDIP apakah akan gabung ke koalisi atau tidak. Apalagi reshuffle kabinet barangkali akan dilakukan dalam enam bulan pemerintahan Prabowo saat ini. Jika PDIP gabung, tawaran posisi menteri mungkin akan diberikan," ungkap Ali.
Ia berujar, kendati PDIP sekarang berada di luar pemerintahan, namun sikap PDIP di parlemen cenderung kooperatif. PDIP cenderung setuju dengan usulan-usulan kebijakan dan RUU yang diinisiasi pemerintah dan partai koalisi.
Menurut Ali, di tengah tantangan domestik dan global yang makin kompleks, Prabowo memang cenderung mencari keseimbangan politik dengan merangkul semua kekuatan, termasuk berupaya menarik PDIP masuk barisan koalisi pemerintah. Gaya politik "merangkul semuanya" ini sudah tampak sejak awal pemerintahan Prabowo.
"Tentu jika PDIP nantinya jadi bergabung ke pemerintahan, maka ini akan menjadi sejarah baru dalam demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, yakni tidak ada oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran," tutur dia.