Akademisi NTU: Mundurnya Kepala Otorita IKN Bakal Ngaruh ke Investor

07 Jun 2024, 07:00 WIB

Guru Besar Bidang Sosiologi Bencana di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir ketika berada di kantor IDN Media HQ pada 3 Juni 2022. (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Akademisi di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, menilai mundurnya kepala dan wakil kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di waktu yang bersamaan diprediksi membuat calon investor semakin pesimistis terhadap keberadaan proyek mercusuar Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu. Apalagi kemunduran dua pimpinan Otorita IKN terjadi dua bulan jelang upacara 17 Agustus di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sejauh ini, belum ada calon investor asing yang berkomitmen membenamkan dananya di proyek IKN. Hal itu pernah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pada Mei 2023 lalu.

"Kemunduran dua pucuk pimpinan IKN ini sangat-sangat fatal. Karena di satu sisi, ini akan berdampak kepada kepercayaan investor, khususnya calon investor luar. Apalagi calon investor asing ini terus didatangkan ke IKN beberapa bulan usai pilpres," ujar Sulfikar kepada IDN Times melalui pesan suara, Kamis (6/6/2024).

Ia menambahkan, mundurnya dua pucuk pimpinan Badan Otorita IKN justru membenarkan dugaan bahwa ada yang tidak beres dari proyek tersebut. Di sisi lain, mantan anggota pakar di tim nasional AMIN tersebut mengakui tugas yang diemban oleh Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai pucuk pimpinan di Badan Otorita IKN sangat berat. Sulfikar meyakini, keduanya tidak ingin ikut-ikutan di dalam polemik politik yang mengiringi pembangunan IKN tersebut.

"Posisi Pak Bambang sangat sulit karena dia bertanggung jawab menangani sebuah proyek berskala besar, bernilai ratusan triliun dan proyek itu harus diselesaikan dalam waktu dua tahun. Di mana uang senilai Rp72 triliun itu harus dihabiskan untuk pembangunan tahap I yang berisi pembangunan fasilitas dasar dan pendukung IKN," katanya memberikan penjelasan.

1. Usai mundurnya dua pimpinan Badan Otorita IKN, diprediksi penggantinya sulit dicari

Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama PLN Hub di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (5/6/2024). (laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia )

Lebih lanjut, usai mundurnya dua pucuk pimpinan Badan Otorita IKN, diprediksi Jokowi akan kesulitan mencari penggantinya. Saat ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) hanya bertugas sebagai pelaksana tugas.

Posisi itu tak mungkin dijabat selamanya. Apalagi Wamen ATR, Raja Juli Antoni tidak memiliki pengalaman untuk menangani proyek skala besar seperti pembangunan IKN.

"Sulit mencari pengganti Pak Bambang dan Pak Dhony karena profesional manapun di Indonesia akan berpikir ulang untuk menerima tawaran dari Pak Jokowi. Risikonya terlalu tinggi. Kan mereka juga akan menghitung keuntungan politik. Apalagi per 20 Oktober Pak Jokowi akan lengser dan digantikan Pak Prabowo," tutur dia.

Sementara, hingga saat ini belum terlihat komitmen penuh dari Prabowo untuk melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru itu.

2. Sulfikar Amir ragu Istana Negara sudah rampung pada 17 Agustus

Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan lapangan upacara untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (5/6/2024). (instagram.com/kemensetneg.ri)

Sulfikar merupakan akademisi yang sudah lama fokus terhadap isu pembangunan IKN. Bahkan, ketika ia tergabung di dalam dewan pakar Timnas AMIN, Sulfikar usulkan alih-alih menggelontorkan dana besar untuk membangun ibu kota baru, duit tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan 40 kota agar sejajar dengan Jakarta. Sehingga, pembangunannya tidak dimulai dari nol.

Ia juga mengaku pernah meninjau langsung lokasi pembangunan IKN pada September 2023 lalu. Saat itu, area Istana Negara belum terlihat bentuknya.

Sulfikar mengaku pesimistis Istana Negara bakal bisa difungsikan sepenuhnya pada 17 Agustus mendatang. "Kalau sekedar bisa menggelar upacara bendera, sekarang juga bisa dilakukan. Karena lapangannya sudah relatif bisa dipakai," ujarnya.

Namun, yang diinginkan oleh Jokowi, per 17 Agustus bangunan Istana dan kantornya sudah dapat dimanfaatkan. "Tapi, saya agak ragu gedung itu bisa difungsikan penuh pada 17 Agustus. Dari sisi luar, bisa saja sudah rampung. Tapi, itu kan sekedar mengejar visual," katanya lagi.

Menurutnya, per 17 Agustus mendatang, bangunan Istana itu belum bisa difungsikan secara maksimal sebagai kantor presiden.

3. Gibran bisa diusulkan untuk melanjutkan pembangunan IKN

Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Larasati Rey)

Alih-alih mencari pengganti Kepala Badan Otorita IKN dari kalangan profesional, Sulfikar mengusulkan agar Jokowi bisa langsung menunjuk putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menuntaskan proyek tersebut. Ia yakin ketika Gibran yang memimpin kelanjutan pembangunan proyek mercusuar ayahnya, maka tak akan ada protes dari publik.

"Pak Jokowi tidak butuh untuk mengubah undang-undang melalui MK (Mahkamah Konstitusi) atau MA (Mahkamah Agung). Dia tinggal menunjuk Gibran karena ini adalah hak prerogatif presiden. Saya pikir publik juga tidak akan menolak ide itu," kata Sulfikar.

Lagipula, lewat penugasan ini, publik bisa mendapatkan gambaran seberapa besar kemampuan Gibran untuk menangani proyek strategis. Apalagi yang memulai proyek mercusuar itu adalah ayahnya sendiri.

"Jadi, akan menarik kalau Pak Jokowi mengangkat Gibran untuk bertanggung jawab. Entah sebagai Kepala Badan Otorita ex officio atau sebagai penanggung jawab yang ada kaitannya dengan posisinya sebagai wakil presiden terpilih," tutur dia lagi.