Luhut Sebut Proyek IKN Berjalan: Yang Masalah Pimpinannya
- Menteri Luhut memastikan proyek IKN tetap berjalan tanpa masalah
- Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dianggap tepat oleh Luhut
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) tetap berjalan.
Dia mengatakan, pengerjaan proyek IKN tak ada masalah, namun yang masalah adalah mantan pimpinannya.
“IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi, pembangunan, semua jalan. Ya ada yang lambat sana-sini, ya biasalah itu, tidak ada isu,” kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (5/6/2024).
1. Proyek IKN sudah tepat di tangan Menteri PUPR
Luhut mengatakan, saat ini proyek IKN yang dipimpin Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sudah tepat.
“Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota. Apalagi sekarang Pelaksana Tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat cepat,” ujar Luhut.
Sebelumnya, jabatan itu diduduki Bambang Susantono, namun dia mengundurkan diri pada Senin, (3/6) lalu. Bambang mundur bersama wakilnya, yakni Dhony Rahajoe dari kursi Wakil Kepala Otorita IKN.
2. Anak buah Luhut bantu percepat pembebasan lahan
Luhut mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah mempercepat proses pembebasan lahan di IKN. Menurutnya, secara keseluruhan proyek IKN berjalan dengan baik.
“Kami membantu, Seto dengan tim membantu pembebasan tanah yang tadi 2 ribu hektare (ha) lebih kurang bermasalah, tapi saya kira dengan Bank Tanah juga kita kerja samakan, saya lihat overall itu akan bisa terselesaikan, karena semua saya lihat bekerja secara cepat,” ujar Luhut.
Adapun yang dimaksud Seto adalah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto.
3. Digitalisasi layanan publik bisa efisiensi anggaran buat bantu proyek IKN
Dalam paparannya, Luhut juga membahas terkait digitalisasi layanan publik melalui Government Technology (GovTech). Luhut mengatakan, digitalisasi bisa mendorong penghematan anggaran pemerintah hingga Rp600 triliun. Sehingga, dana itu bisa dialokasikan untuk pembangunan proyek-proyek di IKN.
“Dengan budget defisit 2,5 persen roughly, itu kita bisa dapat, pemerintahan yang akan datang bisa dapat ya Rp600 triliun ya lebih kurang. Untuk pembangunan Jalan Tol Sumatra akan tetap bisa dilakukan, ibu kota baru gak ada masalah, dan berbagai proyek baru itu tidak ada masalah,” tutur Luhut.
