Aktivis Tuding Bank Tanah hanya Menguntungkan Proyek Besar IKN

Ketiga lembaga masyarakat itu menilai bahwa pemerintahan Jokowi gagal total dalam mengurus kesejahteraan masyarakat adat.

“Kita juga tahu di tengah kasus rempang merebak revisi Undang-Undangf IKN juga dilakukan,” lanjutnya.

Dewi menganggap bahwa tindakan tersebut berkaitan erat dengan proses politik yang melanggar konstitusi. 

“Dari mulai proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, pembentukan badan baru bernama Bank Tanah, kemudian mekanisme bagaimana memastikan setiap projek itu juga akan mendorong oligarki termasuk dinasti keluarga, dinasti politik yang sekarang bekerja itu adalah bertalian erat dengan  upaya untuk mengeruk segala kekayaan alam,” jelasnya. 

Dalam konferensi pers tersebut, Dewi menyinggung tentang rumusan UU IKN yang berisi tentang pemberian konsesi 190 tahun hak guna usaha bagi investor yang bersedia investasi di IKN. 

“190 tahun itu artinya hampir 2 abad pemberian konsesi kepada para investor. Kemudian juga termasuk 160 tahun hak guna bangunan, artinya ini untuk bisnis-bisnis properti premium,” ungkapnya.

KPA mencatat ada 2.442 petani yang memperjuangkan hak atas tanah yang dikriminalisasi selama dua dekade pemerintahan Jokowi. Kemudian, 905 mengalami kekerasan, 84 tertembak, 72 tewas di wilayah konflik agraria.

“Jadi masuknya tentara-tentara ke desa-desa untuk melakukan atau mengambil alih peran-peran petani untuk memproduksi pangan kita,” ucapnya.

Ia memaparkan bahwa satu persen kelompok menguasai rasio tanah 68 persen atas aset kekayaan nasional. Hal ini yang dinamakan sebagai oligarki.

Lebih lanjut, Dewi juga mengungkap bahwa hampir semua laporan yang mereka gugat tidak diproses.

“Saya pikir setiap masyarakat berupaya untuk menchallenge misalnya mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi atau kita menggugat bank tanah ke mahkamah agung,” ujarnya.