Alasan Bus Trans Pakuan di Bogor Berhenti Operasi Sementara

08 Jan 2025, 09:07 WIB

Wamendagri Bima Arya (tengah), Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari dan Wali Kota Bogor terpilih Dedie Rachim saat naik bus uncal pengganti sementara bus Biskita Trans Pakuan, Senin (6/1/2025). (Tim Dedie Rachim)

Intinya sih...

Penghentian sementara operasional bus Biskita Trans Pakuan selama satu bulan karena rencana penghapusan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Pemerintah Kota Bogor berupaya menjaga kelangsungan operasional dengan koordinasi pemerintah pusat dan BPTJ, serta menyediakan layanan bus pengganti.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengatakan, penghentian sementara bus Biskita Trans Pakuan selama sebulan ini dikarenakan adanya rencana penghapusan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang akan dilebur untuk membangun Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran lebih lanjut dan diharapkan masalah ini dapat selesai dalam waktu satu bulan.

"(Kemenhub) mereka mau melanjutkan, tetapi masih ada perlu penyesuaian dalam satu bulan ini, karena BPTJ kan tugasnya akan dialihkan, hilang ya! Itu kan ada proses kelembagaan dan proses keuangan di APBN yang memerlukan ada transisi. Nah, selama masa transisi ini operasional berhenti dulu," kata Hery usai meninjau dapur SPPG di sekolah Bosowa Bina Insan Bogor, Senin (6/1/2025).

1. Upaya Pemkot Bogor untuk mengatasi operasional Biskita Trans Pakuan

Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari saat diwawancarai usai meninjau dapur SPPG di sekolah Bosowa Bina Insan Bogor, Senin (6/1/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Menurut Hery, Pemerintah Kota Bogor telah berupaya maksimal untuk menjaga kelangsungan operasional Biskita Trans Pakuan.

Hery mengatakan, koordinasi dengan pemerintah pusat dan BPTJ telah dilakukan. Namun, adanya perubahan mendadak dalam alokasi anggaran membuat operasional bus terhenti sementara.

Selama masa transisi ini, pemerintah kota tengah menangani situasi darurat agar layanan tetap tersedia bagi masyarakat.

"Ada bus pengganti Biskita, ada bus Uncal, ada yang lain. Keluhan masyarakat, (bus) jadi lebih lambat datang, ya, kami tahu pasti. Ini sifatnya darurat untuk membantu masyarakat pengguna Biskita, sifatnya gratis," kata Hery.

2. Kerja sama antara pusat dan daerah kelola Biskita

Situasi Shelter bus Biskita Trans Pakuan di Jalan Kol Ahmad Syam, Baranangsiang Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Dalam penutupan sementara ini, Hery mengatakakn, kerja sama antara pemerintah pusat (BPTJ) dan pihak ketiga yang mengelola armada bus sudah selesai.

Perjanjian tersebut tidak dapat dilanjutkan tanpa ada pengaturan baru terkait anggaran dan pengelolaan armada.

Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD terus mendorong penyelesaian masalah ini agar Biskita Trans Pakuan dapat kembali beroperasi secepatnya.

3. Dampak penutupan Biskita Trans Pakuan

Wamendagri Bima Arya (tengah dekat bus), bersama Wali Kota Bogor terpilih Dedie Abdu Rachim (jaket coklat) bersama Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari (membelakangi) saat akan menjajal bus Uncal menggantikan sementara Biskita Trans Pakuan, Senin (6/1/2025). (Tim Dedie Rachim).

Masyarakat yang tergantung pada layanan Biskita Trans Pakuan mulai merasakan ketidaknyamanan akibat penghentian sementara operasional bus.

Beberapa penumpang mengeluh mengenai kurangnya transportasi umum yang sebelumnya diandalkan untuk mobilitas sehari-hari.

Pj Wali Kota Bogor meminta maaf atas ketidaknyamanan ini dan berjanji akan berupaya agar masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan dukungan penuh dari DPRD dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Tadi di beberapa halte itu ada beberapa penumpang memang mengeluh karena atas nama pemerintah ya, pemerintah pusat yang selama ini menangani di kita maupun pemerintah kota, mohon maaf atas ketidaknyamanan warga karena pasti dalam proses transisi, namanya darurat pasti akan ada perbedaan dengan yang selama ini sudah diatur oleh pihak ketiga," ucap dia.