Alasan Pihak Jokowi Tolak Tunjukkan Ijazah Asli ke Publik

Terlebih, kata Rivai, sejak dua tahun lalu pihaknya sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah asli. Namun pihaknya mengaku sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut.

Ia pun menjelaskan, alasan pihaknya tak menunjukkan ijazah Jokowi dalam persidangan sebelumnya.

"Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat, tolong tunjukkan dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya," tutur Rivai.

Rivai menyoroti keputusan Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Meski salinannya sudah diperlihatkan dan dikonfirmasi UGM, tetapi masih saja muncul isu baru lainnya.

"Terbukti, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan itikad baik pihak rektor dan dekan (dari UGM) menunjukkan baru salinannya, sebagai pihak yang menerbitkannya, yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru," tuturnya.

"Font lah, foto lah, jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami, sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan batman, tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM, sebagai lembaga penerbit, mungkin iktikadnya baik, agar isu ini selesai. Tapi betul, dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball," tuturnya.

Tim Kuasa Hukum Jokowi pun menjamin secara sukarela akan menunjukkan ijazah asli apabila diminta penegak hukum.

"Jadi sekali lagi, kami bukan saja tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum terkait," tutur Rivai.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Yakup Putra Hasibuan menjelaskan, sebenarnya kasus ini sangat sederhana. Namun ada pihak tertentu yang memunculkan narasi liar di publik. Seakan-akan karena Jokowi bersalah tidak memperlihatkan ijazah aslinya.

Ia pun mengimbau kepada pihak yang mendorong agar ijazah Jokowi ditunjukkan, bisa menempuh jalur hukum. Menurutnya, Jokowi tidak perlu memperlihatkan ijazahnya selama tidak ada kewajiban hukum.

"Lho kok ini jadi kayak adu tinju? Siapa yang takut, siapa yang berani? Bukan seperti itu kan. Ada kewajiban hukum, ada hak hukum. Bapak Jokowi tidak memiliki kewajiban hukum apapun," tegas dia.

"Tidak ada kewajiban hukum apa pun untuk memperlihatkan ijazah itu kepada pihak manapun. Dan pihak yang selama ini meminta meramaikan di sosial media juga tidak memiliki hak hukum apapun untuk meminta itu kepada Pak Jokowi. Kalau ingin diberikan hak silakan ajukan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memerintahkan Pak Jokowi untuk memperlihatkan, oh sudah pasti langsung kita perlihatkan," jelas Yakup.