DPR Minta PPKM Dievaluasi Berdasarkan Data dan Riset Lapangan
Ilustrasi satgas menutup toko yang buka diatas jam operasional yang ditentukan.. Dok. Satpol PP Kota Semarang.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam mengatasi pandemik harus dievaluasi efektivitasnya. Menurutnya, evaluasi itu harus berbasis data dan riset yang sesuai dengan temuan di lapangan.
"Maka evaluasi berbasis data itu menjadi dasar dari kebijakan pemerintah untuk masa mendatang," ujar pria yang kerap disapa Gus Nabil itu melalui keterangan pers yang diterima IDN Times, Selasa (2/2/2021).
1. PPKM harus lebih tegas dan melibatkan ormas
Razia PPKM Jilid I di Balikpapan (IDN Times/ Fatmawati)Gus Nabil menilai, kebijakan PPKM harus lebih tegas. Dia pun memberikan sarran jika kebijakan itu juga melibatkan ormas, sehingga sosialisasinya menjadi masif. Informasi terkait kebijakan itu juga harus sampai hingga RT/RW.
"Nah, ke depan penting agar semua daerah di Jawa-Bali ikut PPKM, tidak hanya beberapa kawasan saja," kata pria berusia 36 tahun itu.
Baca Juga: PSBB dan PPKM Tak Efektif, Komisi IX DPR: Kebijakan Setengah Hati
2. Perlu data valid untuk melihat efektivitas kebijakan
IDN Times / HilmansyahGus Nabil pun menyebut, perlu ada data valid untuk melihat efektivitas kebijakan penanganan COVID-19 yang diambil pemerintah. Misalnya seperti peta persebaran maupun kondisi di rumah sakit saat ini.
"Tapi, yang ingin saya garis bawahi, kita harus melihat tren selama beberapa pekan, tidak hanya data satu hari saja," kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
3. Cara apapun yang dilakukan pemerintah tujuannya tetap untuk mengatasi pandemik
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Ia menilai, cara apapun yang dilakukan pemerintah tujuannya tetap sama, yakni menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah tentunya juga berusaha untuk membuat ekonomi Indonesia tetap stabil di kondisi pandemik.
"Kita sejak awal abai manajemen data, maka ini dari Kemenkes sedang merapikan kembali agar bisa terpantau secara jelas, hingga bisa dieksekusi dalam kebijakan," ujar Muchamad Nabil Haroen.
Baca Juga: Jokowi Ngaku PPKM Tidak Efektif, Ekonomi Turun COVID-19 Tetap Nambah
Berita Terkini Lainnya
