Geram, Megawati Ancam Pecat Kader PDIP yang Ikut Demo Anarkis
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan unek-uneknya terkait dengan aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkis pada beberapa waktu lalu. Bahkan, Megawati mengancam akan memecat kadernya apabila terbukti terlibat aksi anarkis.
"Di tempat kalian mau ngikut (aksi anarkis) ngono? Tak pecat loh," kata Megawati saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Bidang DPP PDIP dengan tema Gerakan Menanam dan Politik Anggaran: Kebijakan Terobosan Investasi, Sabtu (31/10/2020).
1. Megawati menekankan demonstrasi memiliki aturan
Foto ilustrasi. Seorang anggota Brimob Polda Jabar mengikuti pengamanan aksi blokir Jalan Nasional oleh buruh dalam rangka menolak UU Cipta Kerja di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020) (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Megawati menjelaskan bahwa ia secara pribadi tidak menolak aksi demonstrasi. Akan tetapi, Mega menekankan bahwa demonstrasi tentu memiliki aturan, sehingga ia mempertanyakan demonstrasi yang diikuti dengan aksi merusak.
"Makanya saya bilang kemarin juga, demo boleh, ada aturannya," tutur Mega. "Aturannya ada, aturannya itu loh, ngapain sih lalu akhirnya mau merusak? Aneh," tambahnya.
2. Megawati menilai masyarakat biss sampaikan aspirasi melalui rapat dengar pendapat bersama DPR
Editor’s picks
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri (Dok. Kemendagri)Megawati mengatakan masyarakat memiliki wadah diskusi yang dilindungi secara konstitusional yaitu, rapat dengar pendapat bersama DPR RI. Sehingga, ia menyarankan agar masyarakat bersedia menyampaikan aspirasi melalui wadah tersebut.
"Kalau mau tanding, tanding konsep. Pergi ke DPR, di DPR juga ada kok yang namanya rapat dengar pendapat, itu kan tempat aspirasi didengarkan," jelasnya.
3. Megawati pertanyakan pihak masyarakat yang tidak datang pada rapat dengar bersama DPR
Demonstrasi mahasiswa di Jalan Sultan Alauddin Makassar. IDN Times/Sahrul RamadanMegawati menilai pihak-pihak dalam masyarakat yang tidak sepakat dengan keputusan DPR RI, seharusnya menyampaikan konsep tandingan dalam rapat-rapat dengar pendapat.
"Kenapa tidak datang? Tanding dong konsepnya, gitu loh. Ngapain kalau hanya merusak saja, mending dia bisa kalau disuruh bayar ganti," jelasnya.
Baca Juga: Ini Jawaban Santai Megawati tentang Hebohnya 'Millennial Jangan Manja'
Topik:
Berita Terkini Lainnya
