PKS Pertanyakan Motif Keterlibatan Swasta pada Vaksinasi Mandiri
Vaksinasi di puskesmas dan rumah sakit di Kalteng (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, pemerintah pernah menegaskan vaksin COVID-19 gratis. Hal itu sekaligus menepis isu vaksinasi mandiri yang sempat muncul ke publik belakangan ini.
Namun, Netty mempertanyakan, mengapa isu vaksinasi mandiri kembali muncul. Apalagi ada embel-embel pelibatan swasta dalam program tersebut.
"Benarkah untuk meringankan biaya dan mempercepat kekebalan kolektif, atau ada motivasi lain? Demi asas keadilan, jangan sampai ada motif terselubung," ujar Ketua Tim COVID-19 F-PKS DPR RI ini melalui keterangan tertulis, Senin (15/2/2021).
Baca Juga: Kemenkes Mulai Vaksinasi Pelayan Publik, Termasuk Pedagang dan Ojol
1. Pemerintah diminta fokus menjalankan program vaksinasi yang sudah ada
(IDN Times/Arief Rahmat)Menurut Netty, pemerintah telah menugaskan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan program vaksinasi dalam masa satu tahun, dengan target, sasaran, dan strategi vaksinasi yang terukur. Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar fokus menjalankan program yang sudah ada.
"Wacana vaksin mandiri, selain membuat pemerintah tampak plin-plan dalam membuat kebijakan, juga berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat sebagai penerima vaksin. Jangan sampai ada kesan pemerintah meninggalkan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar vaksin," ujar dia.
3. Netty kritisi rilis media Kadin soal program vaksinasi gotong-royong
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 di Palembang (ANTARA Foto)Politikus PKS dari Dapil Jabar VIII ini juga mengkritisi rilis media Kadin, yang menyatakan perusahaan farmasi swasta dalam negeri berpeluang menjadi importir vaksin, untuk program vaksinasi gotong- royong dengan mendatangkan dari beberapa produsen di seluruh dunia, kecuali Sinovac.
"Skema pengadaan vaksin di Indonesia sudah jelas. Selain EUA (Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat), ada juga standar kehalalannya. Sejauh ini baru Sinovac yang dapat approval BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Jangan sampai dengan dalih mempercepat, justru merusak skema dan tata aturan vaksin," ujar Netty.
4. Pentingnya satu komando dalam program vaksinasi
Ilustrasi Vaksin. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AWakil ketua Fraksi PKS ini juga mengingatkan pentingnya satu komando dalam program vaksinasi COVID-19. Agar program itu berada dalam kendali satu pintu yang transparan, mudah dievaluasi, dan dilakukan pengawasan.
"Jangan sampai kran vaksin mandiri ini menimbulkan ‘potong kompas’ pengusaha dengan beli langsung dari produsen. Akibatnya, potensi konglomerasi dan komersialisasi sangat terbuka. Jika sudah masuk skema konglomerasi, bagaimana nasib rakyat miskin untuk mendapat vaksin?" tanya Netty.
Baca Juga: Aturan Lengkap Sanksi bagi Kamu yang Menolak Vaksinasi COVID-19
Topik:
Berita Terkini Lainnya
