Pengusaha Restoran di Malang Keluhkan Tak Ada Keringanan Pajak

2. Pemerintah daerah tak memiliki peta pasti 

Pelayan melayani pembeli dengan menggunakan protokol kesehatan ketat. IDN Times/Alfi Ramadana

Lebih jauh, Indra menilai bahwa selama ini pemerintah daerah tidak melakukan pemetaan. Pemetaan yang dimaksud adalah mengenai jumlah keseluruhan kafe maupun restoran yang ada di wilayah Kota Malang. Termasuk memetakan restoran atau kafe mana saja yang sudah tersertifikasi Kementerian Pariwisata dan mana yang belum.

Juga, pemetaan mengenai titik mana saja yang rawan penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut kemudian menjadikan penerapan PPKM disamaratakan kepada semua pengusaha. Hal itu dinilai menjadi tidak fair lantaran ada restoran dan kafe yang sudah memenuhi unsur protokol kesehatan tetap harus tutup mengikuti aturan jam malam. 

"Memang kesehatan adalah hal yang paling utama. Tetapi perlu dilihat juga bahwa ekonomi juga perlu jalan. Kalau memang memenuhi protokol kesehatan kenapa harus ditutup mengikuti jam malam," tambahnya. 

3. Tidak ada keringanan pajak

Ketua Apkrindo Kota Malang, Indra Setiyadi saat ditemui Senin (18/1/2021). IDN Times/Alfi Ramadana

Lebih beratnya lagi, dengan situasi pandemik yang masih berkepanjangan, para pelaku usaha di Kota Malang ini tidak mendapat keringanan pajak. Indra mengakui bahwa pada awal masa pandemik lalu sempat ada kebijakan untuk pajak kafe dan restoran diringankan hanya membayar 50 persen saja. Namun, keringanan tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akhirnya para pengusaha diminta untuk membayar lunas sisa tanggungan. 

"Karena memang kondisinya begitu maka kami tetap menyelesaikan tanggungan itu. Jadi sama sekali tidak ada keringanan," sambungnya. 

4. Pembebasan pajak PB1 bisa dongkrak kunjungan

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Terlepas dari itu, Indra menyebutkan bahwa dalam situasi seperti saat ini tidak mungkin pihak pengusaha kafe dan restoran memberikan diskon kepada pelanggan. Satu hal yang bisa diharapkan adalah tentu pembebesan PB1 (Pajak Pembangunan Satu) yakni pajak yang dipungut atas makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan usaha sejenis. Pajak ini akan diserahkan ke pemerintah daerah dan menjadi pemasukan daerah. 

"Kalau semisal memang ini bisa dibebaskan tentu ini bisa meringankan konsumen dan bisa mendongkrak kunjungan," katanya. 

Baca Juga: Pengusaha Restoran dan Kafe di Malang Keluhkan Jam Malam saat PPKM

5. Pemkot berikan peluang keringanan

Wali Kota Malang, Sutiaji memimpin langsung rapat koordinasi pembahasan aturan new normal. Dok/Humas Pemkot Malang

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji meminta kepada para pengusaha untuk bisa mengajukan keringanan pajak. Nantinya berkas pengajuan tersebut bakal dievaluasi dan ditelaah apakah memang layak mendapatkan keringanan pajak atau tidak. Sebelumnya pemerintah pusat melalui Kemenaprekraf juga sudah mengucurkan dana hibah pariwisata kepada pengusaha. 

"Silahkan kalau mau mengajukan, nanti akan ditelaah boleh atau tidak mengajukan keringanan," tandasnya. 

Baca Juga: Duh, Penerimaan Pajak di 2020 Tekor Rp128,8 Triliun