Menuju Bonus Demografi 2045, Lapangan Kerja dan SDM Perlu Disiapkan
Acara dialog "Pemilu 2024: Strategi Perluas Lapangan Kerja” oleh Forum Merdeka Barat 9, Senin (5/2/2024) (dok. Humas Forum Merdeka Barat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Indonesia akan mencapai bonus demografi pada 2045, dengan 70 persen dari populasinya berada di usia produktif antara 15-64 tahun. Jika hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan sia-sia.
Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi fokus penting pemerintah adalah perluasan lapangan kerja. Selain itu, bagaimana negara dapat menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha.
“Apa yang sudah dilakukan dalam konteks penyiapan SDM, ini menjadi hal yang sangat penting. Karena kita tahu tidak ada satu negara yang maju tanpa kualitas SDM yang baik,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono.
Hal tersebut diungkapkan saat webinar bertajuk “Pemilu 2024: Strategi Perluas Lapangan Kerja”, yang diselenggarakan oleh Forum Merdeka Barat 9 pada Senin (5/2/2024).
Selain Nunung, dua narasumber lainnya yang hadir, yakni Peneliti dan Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi; dan Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Darwoto.
Pada kesempatan ini, mereka berdiskusi bersama tentang sejauh apa pemerintah telah berupaya dalam menyiapkan lapangan kerja dan SDM, terutama menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: TKN Gelar Festival, Eks Mendag Ingatkan Bonus Demografi
1. Industri padat karya harus lebih dikuatkan
Darwoto pada acara dialog oleh Forum Merdeka Barat, Senin (5/2/2024) (dok. Humas Forum Merdeka Barat)Dengan maraknya perkembangan teknologi dan digitalisasi, banyak industri yang hanya fokus investasi kepada sektor padat kerja, yaitu industri yang dalam produksinya cenderung lebih banyak menggunakan mesin, dibandingkan dengan industri padat karya, yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia.
“Inilah yang harus menjadi concern pemerintah, bahwa kepastian hukum harus dilakukan karena persaingan kita dalam industri (padat karya) ini selain dengan Vietnam, juga dengan negara-negara seperti Bangladesh, dan India,” ujar Darwoto.
Dia menambahkan, hal ini perlu diperhatikan khususnya untuk industri-industri padat karya yang sekarang masih menjanjikan, seperti tekstil dan produk tekstil. Dengan demikian, tidak hanya investasi terhadap padat modal, tetapi juga investasi terhadap padat karya.
Darwoto menjelaskan, apa yang dilakukan pemerintah melalui Kemenko PMK sebenarnya sudah bagus dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Sistem Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini mengatur pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten.
“Tetapi yang kita lihat sekarang ini, bagaimana tataran implementasinya di lapangan sampai ke level bawah,” ujar dia.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Bakal Sediakan 17 Juta Lapangan Kerja
2. Dorong pendidikan vokasi
Nunung Nuryartono pada acara dialog oleh Forum Merdeka Barat, Senin (5/2/2024) (dok. Humas Forum Merdeka Barat)Editor’s picks
Sementara itu, Nunung menambahkan, persiapan SDM harus dimulai dari awal. Ini bisa dimulai dari pendekatan prenatal.
"Makanya ada persoalan-persoalan bagaimana menurunkan stunting, kemudian masuk pendidikan anak usia dini, PAUD dan seterusnya. SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi,” katanya.
Menurut Nunung, upaya-upaya di dalamnya setidaknya harus membuat SDM Indonesia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dia menambahkan, Perpres Nomor 68 Tahun 2022 memang secara khusus menekankan upaya untuk mendorong pendidikan vokasi.
Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
“Nah, dua rujukan ini menjadi penting, terutama pada saat generasi kita masuk di dalam lapangan kerja,” ujarnya.
Intinya, kata dia, upaya mendorong pendidikan vokasi harus tetap dilakukan. Sebab, akan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis.
Baca Juga: Revitalisasi Pendidikan Vokasi dalam Mendukung Program Hilirisasi
3. Investasi bantu sediakan lapangan kerja
Tadjuddin Noer Effendi pada acara dialog oleh Forum Merdeka Barat, Senin (5/2/2024)Adapun Tadjuddin berpendapatan, upaya persiapan pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal belum cukup memuaskan. Dia mengatakan bahwa masih banyak pengangguran yang terjadi, terutama pada lulusan SMK.
Dia menuturkan, semakin banyak bonus demografi dihasilkan, namun jika serapan lapangan kerja tidak seperti yang diharapkan, maka bonus demografi ini menjadi impian.
Menurut dia, persoalan yang paling penting diperhatikan adalah investasi, baik dalam negeri maupun asing. Sebab, investasi-investasi inilah yang akan membantu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Tahun 2019, kalau tidak salah ada 25 industri dari China yang mau relokasi ke Asia, tapi tidak ada satu yang masuk ke Indonesia. Jadi sebetulnya itu kan peluang sekali,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa ada tiga alasan mengapa investasi asing sulit masuk ke Indonesia. Pertama, masalah pengurusan izin yang memakan waktu lama. Kedua, kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Dan ketiga, kompetensi SDM kita belum memadai untuk mengisi peluang kerja yang berkembang.
“Saya pikir kalau kita tidak pecahkan masalah ini, dan tidak ada investasi, ya tidak ada peluang kerja,” kata dia.
Baca Juga: Ganjar Janji Prioritaskan Lapangan kerja hingga Pangan Murah
Berita Terkini Lainnya
