Anies Baswedan Minta Suara PSI Dipantau Ketat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan hingga mendekati ambang batas parlemen dalam penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah pihak menilai lonjakan suara tersebut tidak wajar.
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, mengatakan pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap penghitungan suara PSI walaupun dipimpin Kaesang Pangarep, yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, walaupun PSI dipimpin oleh Kaesang, bukan berarti segala hal bisa dilakukan. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri pernikahan warga di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).
"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak Presiden bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin olehnya," kata Anies.
1. Jangan sampai kepercayaan publik turun karena Pemilu yang cacat
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan jangan sampai pelaksanaan Pemilu 2024 cacat karena dugaan praktik-praktik penggelembungan suara untuk meloloskan partai-partai tertentu. Menurut dia, jika peristiwa seperti ini terjadi bisa merusak semua tatanan pelaksanaan Pemilu dan berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik.
"Begitu terjadi peristiwa seperti ini maka akan merusak semua. Kalau merusak semua kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses Pemilu kemarin," kata dia.
Baca Juga: Update Real Count KPU: Prabowo Unggul 44 Juta Suara Atas Anies
2. Jangan sampai pemilu Indonesia memalukan
Editor’s picks
Anies mengingatkan, jangan sampai Pemilu di Indonesia menjadi pemilu yang memalukan karena ada praktik-praktik yang tak transparan. Karena itu, jangan sampai penyimpangan seperti ini dibiarkan terjadi dan lolos dari pengawasan.
"Pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan jangan jadi pemilu yang memalukan," kata Eks Mendikbud RI itu.
3. Hak angket harus digunakan DPR di parlemen
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat PSI menjadi satu-satunya partai dengan lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.
Koalisi menilai bila dugaan penggelembungan suara untuk PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka akan menghancurkan legitimasi pemilu.
Oleh sebab itu, mereka meminta anggota DPR RI agar menggunakan hak konstitusionalnya untuk membongkar kejahatan pemilu, melalui penggunaan hak angket.
Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan konsolidasi serta terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme yang diduga terjadi pada pemilu 2024.
"Kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan pada Pemilu 2024 melalui penggunaan hak angket," begitu pernyataan resmi Koalisi.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas, Anies: Apa Dasar Hukumnya?