Demokrat Percayakan Postur Kabinet ke Prabowo: Kami Dukung Penuh
Prabowo Subianto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Intinya Sih...
- Partai Demokrat mendukung Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto dalam menentukan kabinet pemerintahan mendatang.
- Demokrat siap mendukung Prabowo dalam membentuk jumlah kementerian yang sesuai.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat mengungkapkan akan selalu mendukung presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, dalam menentukan postur kabinet pemerintahannya.
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Agust Jovan Latuconsina, menyampaikan partainya selalu memahami apa yang menjadi kebutuhan bagi Prabowo untuk menjalankan program kerjanya selama lima tahun mendatang, termasuk jumlah kementerian yang akan dibentuk.
“Penentuan postur kabinet pemerintahan ke depannya, kami percaya Pak Prabowo yang lebih memahami kebutuhannya,” ujar Agust dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Baca Juga: CEK FAKTA: Isu Kabinet Gemoy Prabowo, Mega Sebut Menterinya Hanya 33
1. Demokrat dukung penuh langkah Prabowo bentuk kabinet
Capres nomor urut dua Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggelar Konsolidasi Relawan di Gedung Graha Wangsa, Lampung (11/1/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Demokrat, kata Agust, akan mendukung penuh langkah Prabowo, termasuk dalam membentuk berapa jumlah kementerian yang dinilai sesuai untuk menjalankan roda pemerintahan mendatang.
Menurut Agust, dukungan ini telah menjadi komitmen Demokrat sejak bergabung ke dalam koalisi untuk memperjuangkan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
“Ini komitmen kami sejak bergabung memperjuangkan beliau (Prabowo Subianto) di Pilpres 2024 lalu,” ujar dia.
2. Pakar nilai jumlah menteri di kabinet cukup 26 biar gesit
(Instagram/Gibran Rakabuming Raka)Wacana penambahan jumlah kementerian terus mencuat di pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun mendatang. Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR juga telah sepakat mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) menjadi draf usulan DPR RI.
Editor’s picks
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, mengungkapkan Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan 26 jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan. Hal itu berdasarkan hasil kajian Pusat Studi Konstitusi (Pusako).
Namun, Feri menyampaikan, jumlah kementerian boleh dimaksimalkan hingga 34. Artinya, ada satu menteri yang mengkoordinasi lebih dari satu kementerian.
"Kementerian yang dipimpin itu kan ada isunya hampir sama. Misalnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut memimpin Kementerian Desa," ujar Feri.
Baca Juga: Megawati Geleng-Geleng Isu Kabinet Gemuk Prabowo: Kabinet Saya Ramping
3. Kabinet gemuk tanda besarnya nafsu kuasa parpol dalam koalisi
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Lebih lanjut, Feri mengatakan, semakin gemuk suatu kabinet maka berpotensi anggaran pemerintah semakin boros. Kabinet Prabowo-Gibran pun diprediksi rentan terhadap praktik-praktik korupsi.
"Kalau akibat dari penyusunan kabinet saja membuat anggaran jadi mubazir dan boros, apa dasarnya kabinet itu akan antikorupsi? Cara mereka bekerja sama sudah memboroskan anggaran negara," katanya.
Feri menilai, jumlah menteri kabinet semakin bertambah lantaran nafsu berkuasa partai politik yang ada di koalisi sangat besar. Bahkan, sudah ada satu parpol yang minta jatah minimal lima kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ini kan (menterinya) jadi banyak sekali karena hasrat partai-partai (di dalam koalisi) banyak. Kepentingannya banyak. Maka ini jadi bukti bahwa kue kekuasaan itu tidak ditentukan oleh presiden, tetapi oleh nafsu para ketum parpol di koalisi," tutur dia.
Menurut Feri, bila pembentukan kabinet benar-benar menandakan kepentingan presiden, maka bisa dipilih secara sederhana.
"Jadi, orang yang menginginkan penambahan kursi di kabinet pasti karena ingin dapat jatah dari tampuk kekuasaan tersebut," ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
