Demokrat Respons soal Parpol Koalisi Prabowo Mulai Kode Jatah Menteri
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (IDN Times/Amir Faisol)
Intinya Sih...
- Partai Demokrat memaklumi kode-kode partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) soal jatah menteri di kabinet Prabowo dan Gibran.
- Demokrat tidak mempersoalkan keinginan parpol terkait jatah menteri, dan menegaskan semua dilakukan secara terbuka.
- Hak prerogatif Prabowo untuk menentukan menteri di kabinetnya diakui oleh Partai Demokrat dan parpol lain di KIM.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat memaklumi sejumlah partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mulai memberikan kode-kode soal jatah menteri di kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, keinginan partai politik yang tergabung dalam KIM terkait jatah menteri akan dicermati secara serius oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
Dia mengatakan, Prabowo merupakan pemimpin yang demokratis, terbuka, dan mau menerima segala aspirasi dari pihak manapun. Prabowo bahkan juga mengakomodir partai politik yang pada Pilpres 2024 lalu tidak ikut di barisan koalisi untuk memenangkannya.
“Yang tidak berjuang buat beliau aja, beliau berusaha mengakomodir keinginan dan aspirasinya.Apalagi dari teman-teman dan sahabat dekat yang sudah berjuang bersama dan habis-habisan untuk memenangkan pak Prabowo. Beliau pasti akan mencermati betul,” kata Herzaky di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
Baca Juga: Soal Jumlah Menteri, Demokrat Yakin Prabowo Hati-Hati Kelola Anggaran
1. Demokrat tak masalah soal kode jatah menteri oleh parpol lain di KIM
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra ditemui media pada Maret 2023. (IDN Times/Melani Putri)Partai Demokrat, menuru Herzaky tidak mempersoalkan keinginan parpol di koalisi terkait jatah menteri. Dia menegaskan, semua yang terjadi di Koalisi Indonesia Maju dilakukan secara terbuka dengan aspirasi dari masing-masing partai politik.
"Jadi kalau kami melihat ini, wajar dan sah-sah saja, misalnya teman-teman parpol anggota KIM menyampaikan aspirasi terkait kursi menteri ini,” kata dia.
Herzaky memastikan, tidak ada dusta di dalam Koalisi Indonesia Maju, semuanya berjalan secara transparan.
“Apalagi di koalisi sudah dibiasakan untuk terbuka, menyampaikan aspirasi satu sama lain untuk berkomunikasi. Jadi tidak dusta antara kami atau tidak ada di tutupi," kata dia lagi.
2. Jatah menteri hak prerogatif Prabowo
Prabowo Subianto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
Herzaky melanjutkan, Demokrat dan parpol lain yang tergabung di KIM memahami bahwa keputusan terakhir terkait jatah menteri merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.
Menurut dia, Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan membantu pemerintahannya, termasuk pos kementerian mana yang akan diterimanya.
Dia mengatakan, Prabowo telah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk diusulkan sebagai menteri di kabinet yang akan datang.
Kendati, Herzaky belum mau membocorkan nama-nama yang telah disiapkan oleh AHY untuk diusulkan ke Prabowo sebagai calon menteri.
"Pak Prabowo sudah meminta mas AHY untuk menyiapkan kader-kader terbaik kami. Hanya, untuk siapa namanya, posisinya dimana, pada waktunya akan kami sampaikan. Karena itu ranahnya Pak Prabowo dan Mas AHY,” ucap dia.
Baca Juga: PDIP Ingatkan Prabowo soal Pemborosan Anggaran Jika Tambah Menteri
3. PAN mulai munculkan nama menteri
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto (tengah) setelah menerima audiensi dengan Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Syamsuddin (kiri) di ruang rapat MPR, Senin (8/8/2022). (IDNTimes/Melani Putri)Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkap, banyak kader partainya yang menginginkan agar Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto jadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu terungkap dalam Rakornas dan Bimtek yang digelar Partai Amanat Nasional tersebut. Menurut dia, para peserta di daerah menginginkan agar Yandri menjadi menteri di pemerintahan baru nanti.
Nama Yandri disebut setelah sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut nama Eko Patrio. Saleh mengatakan, para kader menganggap Yandri sebagai kader utama PAN yang bergerak dari bawah. Sehingga visi, misi, dan komitmen Yandri sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan PAN.
"Secara pribadi saya kenal mas Yandri sejak puluhan tahun lalu. Kala itu, kami sama-sama beraktivitas di organisasi kepemudaan. Saya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dan mas Yandri Ketua Umum BM PAN,” kata dia.
“Saya tahu banyak karya mas Yandri yang cukup berhasil, tidak hanya di PAN tetapi juga di luar partai. Dia pekerja keras, ulet, tangguh, pantang menyerah, bersahabat, ramah, dan memiliki jaringan yang cukup luas," imbuh dia lagi.
Baca Juga: Zulhas Ajak Pengurus PAN Daerah ke Istana, Bahas Jatah Menteri?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
