JK: Cara Gak Benar Hasilkan Pemimpin Tidak Benar

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf "JK" Kalla, menanggapi pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang diwarnai dengan sejumlah sanksi etik baik di tingkat Mahkamah Konstitusi hingga penyelenggara pemilu.

Terbaru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan enam komisionernya terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang akan datang. Melihat hal itu, JK memandang bila proses pencalonannya saja sudah tidak benar, konsekuensinya bisa dipimpin oleh orang yang tidak benar.

"Bagi kami, cara yang tidak benar akan menghasilkan berati (pemimpin) tidak benar," ujar JK saat ditemui usai menerima Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Kendati demikian, JK menyampaikan semua peristiwa itu sudah terjadi sehingga publik sudah tidak bisa melakukan apapun atas pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 nanti.

Dia mengatakan pencoblosan Pilpres 2024 sudah tinggal menghitung hari. KPU sudah mencetak surat suara ketika kandidat capres dan cawapres 2024. Sehingga proses itu sudah tidak bisa diubah.

Menurut dia, yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia menjelang detik-detik Pemilu 2024 adalah bagaimana mengawal prosesnya agar berjalan bersih.

"Jadi, yang benar ialah membikin Pemilu ini bersih, itu saja. Sekarang, seminggu ini gerakan secara nasional," kata dia.

Sebelumnya, DKPP memastikan peringatan keras terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan peringatan keras terhadap Hasyim murni merupakan putusan etik penyelenggara pemilu sehingga tidak berimplikasi terhadap pencalonan Gibran.

"Enggak. Ini kan murni putusan etik nggak ada kaitannya dengan pencalonan (Gibran). Nggak ada," kata Heddy.

Baca Juga: Pemilu 2024: Pengamat Sebut Banyak Pemilih Bersikap Pragmatis