JK: Kalau Jokowi Mau Kampanye Daftar Dulu ke KPU Jadi Timses

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf "JK" Kalla menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah melakukan kampanye secara terselubung selama Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan JK menyikapi langkah politik Jokowi yang belakangan kerap terlihat turun gunung menjelang Pemilu 2024.

JK mengatakan presiden bisa berkampanye ketika dia terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu. Karena itu, apabila Jokowi melakukan kegiatan kampanye secara terselubung, ia bisa terancam melanggar undang-undang.

"Yang bisa kampanye itu yang terdaftat, kalau beliau kampanye melanggar undang-undang karena gak terdaftar," kata JK saat ditemui seusai menerima Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

"Kalau gak terdaftar namanya kampanye terselubung. Kalau saya mah menyatakan dukungan tapi saya gak kampanye," sambung dia.

JK mengungkap konsekuensi yang ditimbulkan dari sikap Jokowi yang turun gunung pada Pemilu 2024. Menurutnya memang tidak ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas langkah politik Jokowi tersebut.

Apa yang dilakukan Jokowi, menurut JK, hanya tentang sebuah etika kepemimpinan. Sebab seorang pemimpin seharusnya berlaku adil.

"Jadi etika hukumannya bukan penjara, tapi etika hukumnya malu. Jadi kalau seorang melanggar etika, artinya dia memalukan dirinya sendiri dan dia melanggar niat baiknya," kata dia.

Lebih lanjut, JK menyebut, kalau pun Jokowi mau turun gunung untuk berkampanye pada Pemilu 2024, seharusnya ia mendaftar dulu ke KPU sebagai tim sukses dari pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi emang gak harus kampanye, kalau mau kampanye daftar dulu ke KPU mendaftar sebagai tim suksesnya dari pada nomor dua, daftar dulu. Kalau dia kampanye doi langgar undang-undang," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye di tahun politik dan memihak pasangan calon. Menurutnya, itu menjadi pilihan individu presiden.

"Semua itu peganganya aturan kalau aturan boleh silakan, kalau aturan boleh silakan kalau aturan tidak boleh tidak sudah jelas itu, jangan presiden tidak boleh (berkampanye), boleh berkampanye, boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," ujar Jokowi.

Baca Juga: Gerakan Nurani Bangsa Sowan ke Jusuf Kalla, Pertemuan Digelar Tertutup