Jokowi Tebar Bansos, Anies: Harusnya Bukan Ikuti Kalender Politik
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan bakal gelar kampanye akbar di Jakarta Internasional Stadium (JIS). (IDN Times/Amir Faisol/
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tegal, IDN Times - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan menanggapi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjelang detik-detik pencoblosan Pilpres 2024.
Anies menegaskan, penyaluran bansos semestinya dilakukan sesuai kebutuhan rakyat bukan mengikuti agenda politik nasional.
"Kapan rakyat membutuhkan di situ dikasih bansos, ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi," kata Anies di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2023).
1. Anies ingatkan pemerintah jangan menunggangi bansos untuk kampanye
Capres dan cawapres nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat menghadiri acara kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)Anies mengatakan, penyaluran bansos diberikan negara melalui pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Sehingga, jangan sampai penyaluran itu dimanfaatkan untuk agenda politik.
Kendati demikian, Anies yakin masyarakat yang menerima bansos sudah cerdas sehingga meskipun menerima bantuan dari pemerintah, maka pilihannya tetap pasangan capres dan cawapres yang mengusung gagasan perubahan.
Adapun capres dan cawapres yang mengusung gagasan perubahan pada Pilpres 2024 nanti adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Saya yakin bansosnya diterima tapi pilihannya perubahan, karena mereka ingin hidup lebih baik, supaya tidak terus menerus kondisinya berat, kondisi sulit itulah yang membuat mereka harus mendapat bansos," kata dia.
Menurut Anies, rakyat memiliki keputusan sendiri untuk memilih pasangan calon mana yang akan didukung pada pemilu 2024 nanti. Ia juga mengingatkan bahwa program bansos merupakan bantuan negara melalui pemerintah kepada rakyatnya.
"Jadi program bansos itu diberikan oleh pemerintah, tapi pilihan rakyat itu keputusan rakyat bukan keputusan pemerintah," katanya.
Baca Juga: Cak Imin Ingatkan Jokowi Jangan Politisasi Bansos: Kuwalat Pak!
2. Cak Imin ingatkan Jokowi jangan politisasi bansos kalau tak mau kuwalat
Editor’s picks
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara terkait penahanan Wakil Ketua DPW PKB Bali Reyna Usman di kasus dugaan korupsi pengadaan sistem TKI di Kemnaker. (IDN Times/Amir Faisol)Pada kesempatan yang sama, cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga menanggapi penyaluran bansos yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi jelang detik-detik pencoblosan Pilpres 2024.
Cak Imin meminta supaya presiden dan pemerintah berlaku adil terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, karena itu merupakan hak warga yang diputuskan pemerintah bersama DPR di parlemen.
Karena itu, Cak Imin mengingatkan Presiden Jokowi tidak mempolitisasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjelang pemilu.
"Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden, kita harap presiden fair (adil), presiden benar-benar menggunakan bansos sebagak negarawan, bukan sebagai politisi, kualat Pak!" kata Cak Imin.
3. Pemerintah gelontorkan bantuan sosial beras jelang Pemilu 2024
Presiden Jokowi usai meresmikan Tol Limo Utama pada Senin (8/1/2024). (IDN Times/Triyan)Pemerintah melanjutkan perpanjangan penyaluran bansos beras hingga Maret 2024. Jumlahnya sebesar 10 kilogram (kg) untuk tiap keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun bansos yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) ini akan disalurkan kepada 22 juta KPM.
Jumlah penerimanya pun meningkat dari sebelumnya sebayak 21,3 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia sambil membagikan bantuan sosial bagi masyarakat setempat sejak awal Januari 2024.
Jokowi sempat membagikan bansos beras kepada masyarakat di Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin (22/1). Tidak hanya itu, ia juga sempat mendistribusikan langsung bantuan sosial saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Papua, hingga Kalimantan Timur.
Penyaluran bantuan sosial berupa beras tersebut juga tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pemegang otoritas dalam bidang pelayanan sosial.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, bantuan beras yang diberikan Jokowi merupakan bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Karena terkait dengan cadangan pangan. Ada Bulog dan badan pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari dikutip ANTARA.
Baca Juga: Anies Didukung Raja Dangdut: Di Sana Ada Bansos, di Sini Ada Rhoma
Topik:
Berita Terkini Lainnya
