Menanti PKS Masuk Koalisi Gemoy Prabowo-Gibran

2. Penolakan Gelora ke PKS belum kuat

Elite PKS bertandang ke DPP PKB (IDN Times/Lia Hutasoit)

Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, bergabungnya PKS ke dalam pemerintahan baru nanti merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

Dia menilai, Prabowo akan mendengar masukan itu dari seluruh anggota koalisinya bukan hanya dari satu partai saja. Pertimbangan Gelora dinilainya belum terlalu kuat karena bukan merupakan partai yang berada di parlemen.

Kendati demikian, Agung menilai peluang PKS bergabung ke dalam koalisi pemerintahan baru masih terang karena relasi PKS dan Prabowo masih sangat kuat. Keduanya juga masih bisa saling melengkapi satu sama lain.

PKS membutuhkan sumber daya baru untuk mengarungi periode 2024-2029 setelah 10 tahun bertahan sebagai oposisi di pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Kalau mereka beroposisi lagi itu bukan hal yang mudah tapi nggak ada yang mungkin bagi PKS,” ujar Agung saat dihubungi IDN Times, Selasa (30/4/2024).

Selama 10 tahun berada di dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agung menjelaskan, PKS hanya berhasil mengantongi suara sebanyak 78 persen.

Angka itu tak banyak berubah meskipun PKS mengambil sikap sebagai oposisi selama 10 tahun terakhir ini. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan bagi PKS saat berada di dalam pemerintahan.

“Sehingga pertimbangan itu yang saya lihat menguat kalau sama saja suara kita ngapain juga kita di luar terus kan, mending kita merapat ke dalam karena hubungan PKS dan Prabowo sangat bagus,” ucapnya.

Baca Juga: PKS Ditolak Gelora Gabung Koalisi Prabowo, Mardani: Oposisi Sehat Kok

3. Masuknya PKS jadi ancaman bagi Gelora?

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara Direktur Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago berpendapat, merapatnya NasDem dan PKB ke barisan Prabowo-Gibran sudah tidak terlalu penting bagi Prabowo untuk merangkul PKS karena kekuatan politiknya di parlemen sudah menguntungkan untuk pemerintahannya nanti.

Arifki menilai peluang bergabungnya PKS ke Prabowo masih terbuka lebar. Terlebih PKS sudah berpuasa panjang setelah menjadi bagian oposisi selama 10 tahun.

Menurut dia, posisi tawar Gelora masih lemah karena bukan bagian dari partai parlemen. Hal itu disampaikan Arifki menanggapi adanya penolakan Gelora terhadap PKS untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo.

“Ketika PKS masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran tentu tiket dan juga bergaining Gelora semakin lemah karena tidak ada hal yang bisa dilakukan Gelora di parlemen dibandingkan PKS,” tutur Arifki kepada IDN Times, Selasa (30/4/2024).

4. PKS tak masalah beroposisi, tapi siap berkoalisi

Prabowo dan Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024 di KPU pada Rabu (24/4/2024). (IDN Times/Fauzan)

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan, PKS tidak masalah untuk menjadi oposisi ataupun merapat ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, pilihan untuk berkoalisi atau oposisi hanya persoalan teknis.

Terlebih, PKS sudah memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi maupun partai politik yang berada di dalam bagian pemerintah.

“PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kita lihat dinamikanya," kata Jazuli, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Menurut dia, PKS tak pernah membatasi diri dengan partai manapun karena membangun bangsa dan negara tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya kerja sama.

“Kompetisi itu saat pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," ujarnya.

Baca Juga: Gelora Tak Sudi PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

5. Komunikasi PKS dan Prabowo berjalan baik

Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto saat menghadiri acara buka bersama Partai Golkar. (IDN Times/Amir Faisol)

Jazuli menekankan, komunikasi PKS dengan partai-partai politik lain untuk menjalin kerja sama di eksekutif maupun legislatif berjalan lancar, termasuk dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Termasuk dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih hubungan PKS baik-baik saja dan memang sudah lama terjalin baik. Pimpinan PKS sudah biasa saling silaturahim," kata dia.

Kendati, Jazuli menegaskan keputusan PKS menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintah akan ditentukan oleh musyawarah Majelis Syuro dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

“Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," katanya.