PPP Minta KPU Klarifikasi Ledakan Suara PSI
(Instagram.com/giring)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Ketua Umum DPP PPP, Imam Priyono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi lonjakan suara yang diperoleh suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam penghitungan suara konkret (real count) KPU.
Imam menyampaikan, masyarakat kini menyoroti lonjakan perolehan suara PSI di real count KPU, tidak terkecuali para lembaga survei yang merasa hasil quick count dan real count saat ini berbeda cukup jauh.
Adapun perolehan suara PSI terus merangkak naik mendekati ambang batas parlemen. Berdasarkan data real count KPU, PSI telah berhasil mendulang suara sebanyak 2.404.252 atau 3,13 persen hingga pukul 11.00 WIB, Senin (4/3/2024).
"Kami berharap KPU sebagai penyelenggara bisa memberikan keterangan mengenai hal ini," ujar Imam kepada IDN Times, saat dihubungi, dikutip Senin (4/3/2024).
Baca Juga: Respons Jokowi soal Suara PSI Melonjak di Awal Maret 2024
1. Penggelembungan suara untuk PSI harus ditolak
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan Tim Hukum PSI (IDN Times/Iglo Montana)Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mencurigai adanya penggelembungan suara untuk PSI dengan cara mencaplok suara partai lain. Chico meminta rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak.
"Rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak. Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu. Hanya karena campur tangan kekuasaan yang membuat PSI lolos," kata Chico.
Chico juga membandingkan dengan perolehan suara PPP. Selama ini, PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei karena sebaran pemilihnya merata di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia.
Terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP masih aman dari ambang batas parlemen, di atas 4 persen. Namun Pemilu 2024 ini, kata dia, sudah sarat dengan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan berbagai aparatur negara untuk pemenangan paslon tertentu.
Menurut dia, naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP, semakin menegaskan ada dugaan penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain.
Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo berupaya menghilangkan sejarah PPP karena mendukung Ganjar–Mahfud.
"Tapi yang menyedihkan kalau sampai PPP sebagai partai Islam yang tertua dan penuh sejarah sampai dikorbankan demi PSI," ucapnya.
Baca Juga: KPU Dinilai Wajib Diaudit jika Suara PSI Sentuh 4 Persen
2. PSI diduga jadi satu-satunya partai yang alami lonjakan suara
Ilustrasi kampanye politik (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat, PSI menjadi satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.
Koalisi mengungkapkan, total suara teranyar yang diperoleh PSI telah mencapai 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen empat persen.
Sementara, berdasarkan pantauan Koalisi, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS), PSI memperoleh suara 2,68 persen atau sebesar 2.001.493 hingga Senin (26/2/2024) lalu.
"Lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal," demikian keterangan siaran pers tersebut.
Baca Juga: Suara PSI di Sirekap Sejumlah TPS Cilegon Menggelembung
3. Lonjakan suara terjadi seiring penghentian penghitungan manual oleh KPU
ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)Koalisi juga menduga penggelembungan suara seperti ini akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.
Beberapa waktu lalu, KPU juga sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK per 18 Februari 2024.
Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Bahkan Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses.
Koalisi telah mengingatkan penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Hal tersebut semakin menguatkan kecurigaan publik, Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi.
Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa yang diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi, yaitu memenangkan Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke parlemen, dan menggerus suara PDIP.
Menurut koalisi, bila dugaan penggelembungan suara untuk PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka menghancurkan legitimasi Pemilu 2024.
"Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi," katanya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.
Baca Juga: Jokowi Ogah Tanggapi Wacana Hak Angket Pemilu Curang
Berita Terkini Lainnya
