Sidang HAM PBB Singgung Netralitas Jokowi, Timnas AMIN: Harusnya Malu
Warga memasukkan surat suara saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Alun Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024). (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komite HAM PBB asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye, mempertanyakan netralitas Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Pemilu 2024. Ia mempertanyakan sikap Jokowi itu dalam pertemuan ke-140 Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss, yang digelar pekan ini.
Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Billy David Nerotumelina, menilai sudah sepatutnya pemerintah malu atas penilaian yang disampaikan masyarakat internasional. Pemerintah harus melakukan koreksi secara menyeluruh pada pemilu berikutnya.
"Kami rasa sudah sepatutnya pemerintah malu dan melakukan koreksi tegas secara internal dari hasil penilaian ini," kata Billy saat dihubungi IDN Times, Minggu (17/3/2024).
Baca Juga: Rekapitulasi Suara Pemilu di 32 Provinsi Rampung, Ini Hasilnya
1. Ketidaknetralan Jokowi di Pemilu 2024 sudah terpampang nyata
Presiden Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam (IDN Times/Ilman Nafi'an)Menurut Billy, ketidaknetralan Jokowi dan jajaran pemerintah dalam Pemilu 2024 menjadi sebuah kemunduran besar bagi demokrasi Indonesia.
Ketidaknetralan Jokowi dan pemerintah pada pemilu kali ini menjadi hal yang lumrah menjadi perhatian publik, termasuk masyarakat internasional. Menurut dia cawe-cawe Jokowi pada pemilu kali ini sudah jelas dan tidak bisa disembunyikan lagi.
Billy meyakini kecurigaan Waly Ndiaye terkait netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024 bukan hanya tuduhan semata. Ia meyakini Komite HAM PBB memiliki indikator penilaian teknokratik yang bisa membuktikan hal tersebut.
"Mereka melihat bukan hanya tuduhan semata, tapi mulai media massa seperti Tempo, penilaian instansi yang kredibel seperti guru-guru besar, organisasi nonpemerintah, Koalisi Masyarakat Sipil dan lain-lain," kata dia.
2. Anggota Komite HAM PBB singgung netralitas Jokowi di Pemilu 2024
Anggota Komite HAM PBB/CCPR asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye ketika menyampaikan pertanyaan ke delegasi CCPR Indonesia di Jenewa. (Tangkapan layar UN Web TV)Sebelumnya, Waly Ndiaye mempertanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 di Indonesia. Ia menyoroti pemilu yang digelar setalah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.
Editor’s picks
Ia juga mempertanyakan kepada delegasi Indonesia yang hadir dalam sidang tersebut, apakah ada upaya untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden tidak memengaruhi hasil pemilu.
Dalam pertemuan itu, Indonesia sebagai salah satu anggota Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), wajib menyerahkan laporan secara reguler bagaimana hak sipil dan politik diterapkan. Para anggota komite HAM PBB pun berhak mengajukan pertanyaan kepada negara anggota ICCPR, termasuk ke Indonesia.
"Pada Februari 2024, Indonesia menggelar pemilu presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan. Membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata dia.
"Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, dicegah agar tidak memengaruhi hasil pemilu? Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut?" imbuh Ndiaye.
Baca Juga: Mahfud Siap Ajukan Gugatan ke MK, Soroti Dugaan Kesalahan KPU
3. Delegasi Indonesia bungkam mendengar pertanyaan Ndiaye
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional di Sekretariat Kabinet, Johar Arifin saat duduk di deretan delegasi di komite HAM PBB Jenewa. (Tangkapan layar UN Web TV)Sementara, delegasi Indonesia sejatinya tak menjawab pertanyaan Ndiaye. Mereka hanya menjawab secara diplomatis. Asisten Deputi Bidang Hubungan, Johar, hanya menyebut Indonesia berhasil mengadakan pemilu langsung terbesar di dunia dalam waktu satu hari.
"Indonesia menggelar pemilu yang adil dan jujur serta menghormati hak pemilih. Kami berhasil melakukan pemilu langsung yang terbesar dengan jumlah pemilih mencapai 204 juta. Ini termasuk Pilpres dan pemilu 575 anggota DPR, DPRD dan DPD," ujar dia.
Pemilu, kata Johar, masih akan berlanjut pada November 2024. Sebab, pada waktu itu akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). Termasuk di dalamnya pemilihan 542 bupati dan wali kota.
Johar juga menyebut pemerintah menjamin hak pilih bagi pemilih diasbilitas tetap terjaga. Ia juga menyinggung ada sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan saat Pilpres dan Pileg digelar. Salah satunya tuduhan kecurangan.
"Terkait dengan tuduhan kecurangan, sistem demokrasi di negara kami memberikan jalan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, pemerintahan kami memberikan kesempatan kepada badan pemantau pemilu untuk melakukan tugasnya. Ada 154 badan pemantau pemilu, termasuk tiga pemantau pemilu dari negara asing," imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
