Amnesty Soroti Karhutla, Status Bencana Nasional Bukan Solusi

Pendiri Southeast Asian Women Peace Mediators (SEAWPM) ini menilai, penetapan status bencana nasional merupakan instrumen penting dalam penanganan bencana. Namun, status tersebut bukan tolok ukur utama keberhasilan negara melindungi masyarakat.

Hal yang lebih mendasar ialah memastikan pemerintah bergerak cepat, menyalurkan bantuan, mengurangi penderitaan, dan mencegah jatuhnya korban.

“Status itu hanya instrumen. Status itu penting. Tapi protection itu adalah tujuan,” kata dia.

Karena itu, Adelina mengingatkan agar perdebatan mengenai status bencana nasional tidak berhenti pada persoalan administratif. Pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang cepat dan layak, termasuk dengan membuka akses terhadap bantuan internasional ketika dibutuhkan.

Adelina, yang juga mantan Direktur Eksekutif ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre), menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan prasyarat untuk menerima bantuan asing. Ia merujuk pada pengalaman Indonesia saat menerima bantuan internasional dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah, meski tidak ada penetapan status bencana nasional.

Menurut dia, persoalan HAM muncul ketika keterlambatan penanganan berdampak pada keselamatan masyarakat. Penilaian harus berfokus pada apakah penundaan tersebut menghilangkan kesempatan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa.

“Kalau jawabannya iya, itu sudah masuk ke ranah HAM,” ujarnya.

Adelina mengajak publik menilai dampak nyata dari keterlambatan penerimaan bantuan yang sebenarnya tersedia. Jika penundaan membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan lebih cepat, persoalan tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai urusan administratif. Kebutuhan mendesak para penyintas harus tetap menjadi prioritas.

Bagi Adelina, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada upaya darurat setelah korban berjatuhan. Ia menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang, meski penyebab struktural, wilayah rawan, dan langkah pengendaliannya telah diketahui selama puluhan tahun.

“Kita sudah tahu masalahnya. Kenapa kita tidak memproteksi dan melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan dari awal, tidak nunggu sampai terjadinya El Nino maha dahsyat?” ujar dia.

Adelina menilai, kegagalan mencegah risiko bencana dapat berujung pada kematian yang seharusnya bisa dihindari, pelanggaran hak masyarakat, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap negara. Menurut dia, diplomasi saja tidak cukup untuk memulihkan kredibilitas pemerintah tanpa tindakan pencegahan yang nyata dan perlindungan efektif bagi masyarakat.