Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menegaskan mayoritas saham PT Freeport harus menjadi milik Indonesia. Caranya, pemerintah akan melakukan divestasi 51 persen saham PT Freeport yang berada di tanah Papua. Namun, mengapa tidak semua langsung dikuasai?
Baca juga: Eksploitasi Freeport, Indonesia Tak Ubahnya “Jongos” Pihak Asing
1. SDM Indonesia masih belum siap kelola Freeport
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan Jonan mengatakan alasan pemerintah hanya membeli 51 persen saham PT Freeport, salah satunya karena SDM yang belum siap mengelola perusahaan asal Amerika Serikat itu. Walaupun saat ini 90 persen pegawai perusahaan tambang itu saat ini sudah diisi oleh warga Indonesia.
"Kalau saat ini tidak sanggup (mengelola). Makanya kami tidak ambil alih 100 persen. Memang pekerja di Freeport secara keseluruhan itu mungkin 90 persen adalah anak bangsa sendiri. 10 persen ini kami tidak pernah menjalankan," ujar Jonan saat berbincang dengan IDN Times di Kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/3).
2. Kalau dipaksakan malah menambah masalah baru
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Jonan mengaku tidak ingin memaksakan agar seluruh SDM di PT Freeport diambil dari warga Indonesia. Apalagi masih terdapat gap dalam pengelolaan SDM nya, sehingga masih dibutuhkan proses belajar yang panjang.
Ia berpendapat kalau masih tetap nekad menguasai PT Freeport seluruhnya, maka ia khawatir bisa terjadi masalah baru.
"Kalau misalnya mau besar-besaran kelola sendiri semua, kami khawatir bahwa ini ada distruction. Ada proses yang kemungkinan terganggu, secara signifikan akhirnya nanti gak dapat apa-apa. Proses pemulihannya butuh waktu yang panjang sekali," kata dia.
Baca juga: Marah-marah dengan Anggota DPR, Bos Freeport Akhirnya Minta Maaf
3. Jika tetap memaksakan dan sempat menghentikan proses penambangan, biaya pemulihannya tinggi
Sumber gambar: bisnis.liputan6.com Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Tidak sedikit yang meminta dirinya sebagai perwakilan pemerintahan untuk menguasai semua saham Freeport. Namun menurutnya bakal ada risiko yang malah akan menghabiskan anggaran negara semakin banyak.
"Banyak yang bilang Pak kenapa gak diambil alih semua? Pertama, kita harus bayar semua investasinya dihitung dan sebagainya dan kalau tambang sampai berhenti terutama eksploitasi bawah tanah terowongan dan sebagainya itu pemulihannya bisa panjang sekali dan besar (biayanya)," kata dia.
4. Dengan divestasi 51 persen saham Freeport pemerintah masih bisa bekerja sama
Sumber gambar: australianmining.com.au Kendati tidak menguasai saham di PT Freeport 100 persen, namun pemerintah masih memperoleh keuntungan dengan menjadi pemegang saham mayoritas. Pemerintah masih bisa bekerja sama dengan PT Freeport. Setidaknya sampai izin habis sembari memberikan kesempatan bagi anak bangsa untuk belajar mengelola tambang emas tersebut.
"Menurut saya kita mengelola bersama-sama sampai waktu di mana kita tidak bisa perpanjang itu (sehingga) ada proses belajar yang panjang kira-kira begitu," ujar Jonan.
Baca juga: Jika Freeport Masih Bandel, Jokowi Akan Turun Tangan!
