CIFOR Ingatkan Pemerintah Tentang Politik Lahan di Pilkada
Politik lahan menjadi strategi calon kandidat untuk menang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pekanbaru, IDN Times - Peneliti dari Pusat Riset Kehutanan Internasional atau CIFOR, Herry Purnomo meminta, agar pemerintah waspada dengan adanya motif politik lahan jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut Herry, hal tersebut bisa memicu penguasaan kawasan secara ilegal dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Ada penelitian kami bahwa menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah) selalu banyak izin keluar," kata Prof. Dr. Herry Purnomo di sela lokakarya mencari model pencegahan kebakaran dan restorasi gambut berbasis masyarakat di Pekanbaru pada, Kamis (24/10) lalu.
Baca Juga: Begini Pedihnya Jeritan Hati Korban Asap Karhutla di Siak
1. Riset buktikan izin kepemilikan lahan cenderung meningkat
Dikutip dari Antara, Herry memaparkan hasil riset yang sudah dipublikasikan pada jurnal Forestry Review. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017 atau sebelum pilkada, izin untuk kepemilikan lahan cenderung meningkat.
"Ironisnya, izin tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah petahana maupun calon kandidat bupati maupun wali kota, di kawasan konservasi, hutan lindung maupun konsesi korporasi," ujar Herry.
Baca Juga: KLHK Perbarui Data Karhutla di 7 Provinsi Indonesia