TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Kemenag Jamin Tunjangan Guru Madrasah Non-PNS Selama Pandemi COVID-19

Dana BOS madrasah juga bisa untuk beli modem internet

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin (Dok. Kemenag)
Verified
Aldzah Fatimah Aditya

Jakarta, IDN Times - Selama sistem teaching from home (TFH) pada masa pandemi virus corona atau COVID-19, Kementerian Agama (Kemenag) menjamin tunjangan guru madrasah tidak akan mengalami gangguan. Hal itu diutarakan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Minggu (19/4).

Kamaruddin menjelaskan, jaminan tunjangan tersebut lebih diutamakan kepada guru madrasah non-pegawai negeri sipil (PNS).

"Selama masih berlangsung masa darurat COVID-19, pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan lainnya bagi guru madrasah non-PNS tetap dibayarkan," kata dia di Jakarta melalui keterangan tertulis, Minggu (19/4).

Baca Juga: Sisihkan Gaji, PNS di Pati Kumpulkan Rp1,1 Miliar untuk Dana COVID-19

1. Tiga kategori tunjangan untuk guru non-PNS

(Guru SD berkomunikasi dengan siswa saat proses belajar mengajar (PBM) melalui aplikasi media daring di rumahnya di Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/4/2020)) ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Kamaruddin menjelaskan ada tiga kategori tunjangan guru non-PNS. Pertama, guru non-PNS yang sudah sertifikasi dan juga sudah inpassing, mereka akan mendapat hak tunjangannya sebagaimana guru PNS.

"Kedua, guru non-PNS yang belum sertifikasi, tapi sudah inpassing. Mereka mendapat tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan dan itu di luar kelebihan jam mengajar," tutur dia.

Lalu, ketiga, guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing, mereka mendapat insentif Rp250ribu per bulan, dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(IDN Times/Arief Rahmat)

2. Kemenag izinkan dana BOS madrasah untuk membayar honor guru non-PNS dan pencegahan COVID-19

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Ilustrasi (IDN Times/Muchammad Haikal)

Terkait dana BOS madrasah, Kamaruddin menjelaskan, sejak awal Kemenag telah mengizinkan penggunaan dana tersebut untuk membayar honor guru non-PNS. Kemenag juga sejak dulu tidak mempersyaratkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru non-PNS untuk dapat menerima honor.

Selain itu, kata dia, Kemenag juga mengizinkan penggunaan dana BOS madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal (RA), untuk upaya mencegah penyebaran COVID-19.

"Kami telah terbitkan SE (surat edaran) yang mengatur bahwa pembelian atau sewa sarana atau perlengkapan atau peralatan, atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 diperbolehkan," terang Kamaruddin.

Baca Juga: Sri Mulyani Pangkas THR PNS, Negara Hemat Rp5,5 Triliun

Topik:
corona
coronavirus
virus corona
virus corona di indonesia
COVID-19
Kemenag
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

MUI Desak Polisi Tak Beri Izin Acara LGBT se-ASEAN di Jakarta

Tunisia Tunda Pembayaran Gaji Ribuan Guru yang Ikut Demo

Simulasi Pasangan Capres di Survei LSI: Ganjar-Erick Posisi Teratas

Kepulauan Solomon Teken Pakta Keamanan dengan China

Senyum Agung Saat Motornya yang Dicuri Dikembalikan Polres Metro Depok

Jelang KTT ASEAN, Satpol PP DKI Maksimalkan Pengamanan

Australia Kirim Pesawat Intai ke Jerman, Pantau Bantuan bagi Ukraina

Bareskrim Periksa Ahli Agama Islam di Kasus Panji Gumilang Besok

Shavkat Myrziyoyev Terpilih Kembali Jadi Presiden Uzbekistan

Sejumlah Bacaleg Perempuan Partai Buruh Mundur, Terkendala Izin Suami