Kontroversial, Ini Kata Millennial Soal Pilkada di Tengah Pandemik
Ada yang minta ditunda, ada juga yang minta dilanjutkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pelaksanaan Pilkada 2020 memunculkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Sebab, pesta demokrasi tingkat daerah itu dilakukan di tengah masa pandemik COVID-19, tepatnya pada 9 Desember 2020 mendatang.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis menyebut, pelaksanaan pilkada merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
"Pilkada ini bukan kepentingan KPU, tapi kepentingan masyarakat, sehingga harus dilihat konteksnya tidak hanya sebagai kepentingan masyarakat melainkan juga sebagai kebutuhan masyarakat,” kata Viryan lewat keterangan tertulisnya, Sabtu 20 Juni 2020 lalu.
Lalu, bagaimana pendapat millennial tentang pelaksanaan Pilkada 2020? Apakah mereka juga merasakan urgensi tersebut?
Baca Juga: Ini Daftar 72 Calon Kepala Daerah yang Melanggar Protokol Kesehatan
1. Bintang tidak melihat urgensi pilkada di Kediri, sebab pola kepemimpinannya selalu sama
Bintang (24) seorang mahasiswa asal Kediri, Jawa Timur berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 seharusnya ditunda. Alasan pertama dari hal itu tentunya karena kondisi pandemik yang sedang melanda tanah air.
Menurutnya, protokol kesehatan tidak bisa menjamin keamanan pelaksanaan atau pun masyarakat yang ikut serta pada pilkada. Ia menilai, salah satu sistem yang bisa menjaga keamanan yaitu, online. Tetapi, ia menilai Indonesia belum siap untuk sistem tersebut.
"Kalau sistem online juga gak mungkin, Indonesia belum siap, bakal full server-nya," kata Bintang kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa.
Selain itu, ia juga tidak merasakan urgensi tentang pelaksanaan pilkada di daerahnya. Menurutnya, kepemimpinan di Kediri selalu memiliki pola yang sama. Sehingga, pergantian pemimpin tidak terlalu berpengaruh dengan pembaharuan.