Masih Ada 663 Rumah Sakit di Indonesia yang Belum Terakreditasi

2. Ini kerugian jika rumah sakit tidak terakreditasi

Di sisi lain, Wahyuningsih mengingatkan bahwa pihak rumah sakit akan dirugikan jika tidak segera melakukan akreditasi. Rumah sakit yang tidak terakreditasi tidak bisa bekerja sama dengan asuransi dalam hal pembiayaan, termasuk BPJS Kesehatan maupun asuransi swasta.

Selain itu, pemerintah juga tidak akan memperpanjang izin rumah sakit yang tidak terakreditasi.

"Pemerintah harus menjamin masyarakatnya berobat di tempat yang betul. Karena akan dilihat juga sumber daya manusianya, ada dokter spesialis yang kompeten tidak, ada gak izin praktiknya tidak, ada gak faskesnya, bagaimana pengelolaan manajemennya berpihak masyarakat atau tidak," ujarnya.

Sebagai informasi, LAM-KPRS adalah lembaga Independen yang dapat menyelenggarakan akreditasi rumah sakit yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6604/2021 tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit tanggal 12 November 2021.

LAM-KPRS didirikan oleh pakar perumahsakitan, kedokteran, dan tenaga kesehatan lainnya yang ingin membantu pemerintah untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien.