TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Polisi Sebut Ada Indikasi Aktor Intelektual Demo Omnibus Law di Padang

Para pelajar yang terlibat chaos saat demo mengaku dibayar

Seeorang pendemo yang diduga menjadi provokator ditangkap. IDN Times/Andri NH

Padang, IDN Times - Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Padang, Sumatra Barat AKBP Imran Amir menyebutkan ada indikasi ada aktor intelektual di balik kerusuhan pada saat demonstrasi penolakan Omnibus Law atau Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat selama dua hari terakhir.

Aktor intelektual itu, kata Imran, ditengarai sengaja menciptakan kondisi unjuk rasa menjadi keos. Menurutnya, aktor intelektual memanfaatkan pelajar dari berbagai daerah seperti Kabupaten Padang Pariaman dan Dharmasraya untuk menciptakan kondisi chaos.

Sebanyak 84 orang yang berhasil diamankan, mengaku ada pihak yang mengakomodasi aksi mereka di lapangan. "Mereka (pelajar) ini, tidak ada agenda di Padang. Mereka, didatangkan ke sini untuk membuat keributan. Terkoordinir untuk satu tujuan, chaos” kata Imran Amir, Sabtu (10/10/2020)

Baca Juga: Wakil Wali Kota Padang Positif COVID-19 Usai Dinas ke Jakarta

1. Dibayar puluhan ribu

Ilustrasi Suap (IDN Times/Arief Rahmat)

Imran menegaskan berdasarkan keterangan dari puluhan peserta demo yang berhasil diamankan itu, diketahui bahwa ada bayaran sebesar Rp 20 hingga 50 ribu bagi mereka yang ikut demo. Dengan demikian, kata dia, polisi menduga ada aktor intelektual di balik aksi para pelajar ini.

"Apalagi mereka mengaku dibiayai, diberi uang dan diberi makan. Kami sudah minta keterangan. Ngaku ada yang ajak dan bayar,” ujar Imran Amir.

2. Polisi akan buru aktor intelektual

Bentrokan antara pelajar dan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD Sumbar. IDN Times/Andri NH

Menurut Imran, pihaknya sedang mencari tahu siapa aktor intelektual di balik aksi demo yang berakhir bentrok tersebut. Petugas, kata dia, sedang melakukan pemeriksaan mendalam kepada puluhan pelajar yang diamankan itu.

"Dengan pemeriksaan secara profiling, akan diketahui siapa dalang atau aktor intelektual itu. Sedang didalami. Nanti bisa diketahui siapa yang membiayai mereka,” tambahnya.

Baca Juga: Protes Omnibus Law di Padang, Ketua DPRD Sumbar: Salah Alamat

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya