Revisi UU MD 3 Tuai Kontroversi, Ini Kata Millennials

2. UU itu membuat DPR menjadi lembaga anti kritik

Dihubungi secara terpisah, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Achmad Noor Fuad mengatakan pihaknya sangat menyesalkan pengesahan UU MD3. Dia menilai langkah itu membuat institusi perwakilan rakyat ini menjadi anti kritik. Menurutnya, secaa rill DPR saat ini masih membutuhkan masukan dan kritik dari masyarakat dan mahasiswa untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap keberadaan DPR itu sendiri. 

"Ada beberapa pasal yang sepertinya tidak pas untuk dimasukkan dalam UU tersebut. Misalkan untuk pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan Presiden atas pertimbangan atau persetujuan MKD, perlu dipahami bahwa MKD itu bukan lembaga hukum tapi lembaga etik yang tugasnya menjaga marwah keberlangsungan DPR," ungkapnya.

Dia menilai DPR hanya mencari sesuatu untuk melindungi diri mereka. Apalagi pasal-pasal itu sebenarnya sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

"DPR seharusnya menghasilkan UU yang bisa dijalankan dan dipatuhi tanpa menimbulkan pro kontra. Ini justru menggunakan wewenang dan haknya hanya untuk kepentingan institusinya sendiri," ujar Fuad.

3. Tegas tidak sepakat dengan UU MD3

Senada, Presiden BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Hozin Zainullah menegaskan tidak sepakat dengan revisi UU MD3. Ia menilai bahwa UU MD3 itu sifatnya internal. "Itu malah akan membuat DPR lebih seenaknya membuat kebijakan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok lembaga legislatif malah tidak mau di kritik. Itu mendakan setiap keputusan yang di buat oleh mereka sudah dianggap benar semua," kata Zain.